TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bentuk kerjasama Indonesia-Jepang selama ini memang erat kaitanya dengan industry otomotif dan teknologi informasi. Kali ini pemerintah Indonesia mulai memperluas kerjasama dalam hal investasi industry baja. Meski sebenarnya bentuk kerjasama ini sudah ada sebelumnya, namun ada upaya pemerintah untuk peningkatan atas kualitas kerjasama.

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan Forum Indonesia-Japan Steel Dialog (IJSD) ke-6 tahun 2016 di Tokyo, Jepang. IJSD merupakan Forum Konsultasi industri baja antara IISIA (Asosiasi Industri Baja Indonesia) yang didampingi Kementerian Perindustrian dan JISF (Asosiasi Industri Baja Jepang) yg didampingi METI (Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang).

"Kita terus dorong industri baja untuk memperlebar produksi dan investasi sehingga menopang industri lain seperti otomotif, permesinan dan elektronika, selain baja untuk konstruksi," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin di Jakarta, Minggu (1/5/2016) menanggapi pelaksanaan forum tersebut.

Hendrik Kawilarang Luntungan dalam sebuah wawancara terpisah mengkritisi sikap pemerintah dalam kerjasama dengan pemerintah Jepang.

Dalam pandangannya, kerjasama dengan dengan sebuah negara yang sudah jelas juga punya kepentingan sumberdaya alam di Indonesia, harus bersifat egaliter.

“Kita bukan semata-mata menolak investasi asing, secara sadar Indonesia masih membutuhkan modal dari luar negri. Namun begitu, kita juga harus jeli memahami isi dari kesepakatan itu. Sudah terlalalu lama kita (Indonesia) hanya dijadikan pasar dari komoditas yang bahan bakunya berasal dari negri sendiri” kecam Ketua Bidang Industri dan Perdagangan DPP Partai Perindo ini.

Lebih jauh Hendrik juga mempertanyakan komitment pemerintah Jepang dalam bentuk transformasi teknologi industri otomotif. Dia mempersoalkan kenapa sampai hari ini Indonesia hanya dijadikan pabrik perakitan, padahal daya beli masyarakat Indonesia terhadap komoditas otomotif produk Jepang juga tinggi. Hal-hal seperti itu harus kembali dipelajari bentuk kerja sama dan dampak luas bagi rakyat.

“Jika, kali ini pemerintah kembali melakukan kerjasama dalam industry baja nasional. Posisinya harus setara dengan Jepang, kita masih memiliki martabat sebagai sebuah bangsa. Dan pemerintah harus bisa memastikan akan dua hal utama; pastikan dengan kerjasama ini Industri baja dalam negri mengalami signifikansi secara positive dan terakhir harus ada prasyarat untuk peningkatan TKDN.

Pemerintah harus konsisten terhadap ketetapan 40% TKDN untuk sebuah komoditas baja yang dibeli untuk belanja modal APBN” pungkas Ketua Bidang Industri dan Perdagangan DPP Partai Perindo.

Dalam banyak perdiskusian para ahli dan pengusaha dalam negri, peningkatan TKDN komoditas berkandungan logam menjadi hal yang sangat krusial. Karena jika tidak diatur TKDN dalam sebuah komoditas, dipastikan adanya monopoli perusahaan asing dan matinya industry dalam negri yang berdaulat.