TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pengamat Ekonomi Politik, Dradjad Wibowo melihat perombakan atau reshuffle kabinet jilid II lebih terlihat kesan politiknya dibanding untuk penguatan ekonomi.

Meski tidak dipungkiri bahwa menteri yang kena reshuffle mayoritas pada bidang ekonomi.

Namun, menurut Dradjad, Jokowi dalam melakukan reshuffle bisa juga hendak ‎menegaskan dirinya adalah sebagai orang nomor satu di Indonesia.

"‎Reshuffle jilid II ini Jokowi ingin menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden RI. Bukan orang lain, bukan juga Wapres, juga dia bukan sebagai petugas parpol dan ingin menegakkan presidensial," kata Dradjad di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

‎Mantan Wakil Ketua Umum PAN itu menuturkan, dirinya mengacungkan jempol atas langkah yang dilakukan Jokowi dalam melakukan reshuffle.

Menurutnya, reshuffle kabinet kali ini dilakukan ditengah multi partai yang kompleks.

Dradjad pun menyoroti ditunjukknya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan.

‎Menurutnya, Sri Mulyani merupakan neoliberalisme yang mazhabnya Konsensus Washington (KW) seperti yang dilakukan wakil presiden Boediono.

"‎Dampak KW itu adalah ketimpangan akan naik, pengangguran naik, dan seluruh perekonomian dan keuangan nasional dikuasai asing. Jadi, KW akan mempengaruhi banyak orang," tuturnya.

"Kita memang tidak bisa lepas globalisasi, namun harus cerdas," tegasnya.