TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah bersiap-siap mengkalkulasi kembali proyeksi penerimaan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Kekhawatiran pelebaran defisit jika program amnesti pajak tidak berjalan sesuai rencana, nampaknya perlu dicarikan antisipasi. Salah satu caranya, melalui pemotongan anggaran (cut spending).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat dikonfirmasi Kompas.com, membenarkan adanya kemungkinan akan ada pemotongan anggaran jilid II. Hal itu akan dibahas dalam sidang kabinet sore ini adalah perihal pemotongan anggaran.

"Ya, nanti sore itu mau ada sidang kabinet untuk membahas antara lain itu (pemotongan anggaran)," kata Darmin singkat kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Menurut Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentu akan menyisir terlebih dahulu mana belanja prioritas dan mana belanja non-prioritas, sebelum memutuskan besaran anggaran yang akan dipotong.

Di sisi lai, Darmin memastikan, pemerintah tetap akan menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen, sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Darmin tidak melihat ada kemungkinan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. "Itu (penerbitan Perlu) merusak kredibilitas pemerintah," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Konsolidasi Fiskal

Dalam sebuah diskusi awal pekan ini, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan, salah satu tantangan tim ekonomi baru di Kabinet Jokowi-JK adalah melakukan konsolidasi fiskal.

Peneliti INDEF Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan pemotongan anggaran kedua, untuk menjaga kredibilitas.

Dalam diskusi sama, akademisi Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, dengan potensi program amnesti pajak tidak berjalan lancar, Sri Mulyani perlu mempertimbangkan pemotongan anggaran antara Rp 75 triliun hingga Rp 100 triliun.

Defisit Melebar

Kecepatan realisasi belanja negara pada semester I 2016 tidak diimbangi dengan penerimaan. Akibatnya, defisit melebar Rp 146,4 triliun dari Rp 84,3 triliun pada semester I 2015 menjadi Rp 230,7 triliun pada semester I 2016.

Defisit anggaran pada semester I 2016 di level 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun defisit anggaran pada semester I 2015 di level 0,73 persen dari PDB.

Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, realisasi belanja negara memang membaik. Namun realisasi penerimaan negara turun.

Kata Enny, kecenderungan yang terjadi di dua kuartal berikutnya adalah penerimaan stagnan. Sedangkan belanja negara akan lebih cepat.

"Biasanya belanja dipadatkan mendekati akhir-akhir tahun. Ini perlu diantisipasi," ucap Enny.(Estu Suryowati)