TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk perluas bantuan sosial via teknologi digital.

Kini, sistem penyaluran bantuan sosial atau subsidi yang dibangun tersebut diterapkan di salah satu kota besar di Indonesia, yaitu di Surabaya, Jawa Timur.

Sebelumnya, Kemensos dan BNI telah mengujicoba dan mengoperasikan sistem tersebut untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan RASTRA secara simultan di tiga kota yaitu Malang, Sidoarjo, dan Mojokerto.

Pada kesempatan di Surabaya ini juga diujicoba fitur baru, yaitu Penyaluran Subsidi Pupuk dan LPG 3 kilogram.

"Kami melengkapi bansos dengan fitur monitoring dan reporting, yang dapat membantu dan memudahkan manajemen Kementerian Sosial dalam mengelola berbagai program bantuan," ujar Baiquni, Minggu (7/8/2016).

Penyaluran bantuan menggunakan Kartu Multifungsi BNI Masyarakat Indonesia Sejahtera, yang dilengkapi dengan fitur e-wallet.

Hal itu memungkinkan satu kartu dipergunakan untuk berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sarana Lingkungan (SARLING), Bantuan Familly Support, dan Bantuan Tenaga Pendamping.

Baiquni berharap nanti tidak akan ada lagi cerita bahwa semakin miskin seorang warga maka dompetnya akan semakin tebal. Pasalnya jumlah kartu bantuannya sudah banyak.

"Cukup satu kartu saja untuk segala jenis bantuan/subsidi," kata Dirut BNI, Achmad Baiquni.

Platform yang dikembangkan ini sangat mendukung terciptanya sinergi BUMN, karena bersifat terbuka (open system) sehingga dapat digunakan oleh seluruh bank HIMBARA.

Selain itu platform ini juga dapat diintegrasikan dengan BUMN lain yang berperan sebagai supplier bagi agen penyaluran bantuan sosial dan subsidi.