Penurunan Tarif Interkoneksi Merupakan Kebijakan Pro Rakyat
Dengan interkoneksi yang tidak dihambat, masyarakat bisa bebas untuk memilih menjadi pelanggan dari operator yang mana saja
Editor: Eko Sutriyanto
Investasi Singapura, Qatar, Malaysia, dan yang lainnya di industri telekomunikasi di Indonesia atas undangan negara kita.
“Maka tentu tidak elok jika isu asing versus nasionalisme diramaikan ketiga negeri ini masih membutuhkan investor luar negeri. Yang utama harus disusun adalah skenario kerjasama global yang saling menghormati dan saling memberi keuntungan,” kata Nonot.
Terkait kekhawatiran terjadinya penurunan pendapatan jika penurunan tarif interkoneksi diberlakukan, menurut dia, itu pasti.
Tetapi hal itu memang harus terjadi dalam rangka mendorong terjadinya persaingan sehat di luar Jawa, agar masyarakat bisa mempunyai pilihan operator mana yang terbaik melayani mereka.
Jika hanya satu operator yang sangat dominan, maka masyarakat tidak bisa memilih.
Dia menegaskan masyarakat berhak menuntut pengurangan biaya interkoneksi dan meminta pula penurunan tarif off-net kepada semua operator, jika ternyata tarif yg diterapkan berlipat lebih tinggi daripada hasil perhitungan pemerintah/regulator.
Utamanya masyarakat luar Jawa yang merasakan adanya perbedaan tarif layanan, karena satuan biaya produksi yang berbeda.
Masyarakat di luar Jawa ingin juga biaya murah telepon seperti warga di Jawa.
“Dengan demikian, keputusan penurunan tarif interkoneksi hasil perhitungan pemerintah sebesar Rp 204 perlu segera diberlakukan dan kalau bisa diturunkan lagi,” katanya.
