TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pembahasan ide tata kelola baru sumber daya dan energi di Indonesia dalam wacana Indonesia Raya Incorporated (IRI) kian intensif.

Bertempat di Hotel Ultima Horison King's, Batam, wacana tata kelola dengan pendekatan kemakmuran baru itu akan dikonsepkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) IRI, Senin (23/1/2017).

Dijadwalkan, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri akan menyampaikan paparannya mengenai konsep IRI dalam FGD itu.

Baca: IRI, Konsep Tata Kelola Sumber Ekonomi yang Mengawinkan BUMN dan BUMD

Kiki Syahnakri diketahui menjadi satu di antara pihak yang mendukung konsep IRI.

Dukungannya terhadap IRI lantaran konsep tersebut berusaha mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi.

Terlebih,  karena secara konsep berpijak pada wawasan nusantara.

Selain itu, Kiki menyebutkan konsep IRI akan menangkal ancaman perpecahan akibat tidak meratanya kesejahteraan.

IRI juga bisa menjadi kekuatan menjaga kedaulatan NKRI terutama di bidang ekonomi dari rongrongan negara asing.

Konsep awal IRI diinisiasi Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia).

Ketua Pelaksana Gerakan Ekayasa Unmada AM Putut Prabantoro mengatakan FGD menitikberatkan pada pengerucutan gagasan IRI dengan wawasan nusantara dari PPAD.

Hasil FGD ini, kata Putut, akan pemaparan konsep ini akan diteruskan PPAD ke sejumlah instansi terkait di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Bappenas dan pemangku kepentingan lainnya dalam waktu dekat.

"Sebagaimana disampaikan pimpinan PPAD, konsep IRI sangat selaras dengan wawasan nusantara sebagai suatu kesepakatan dan cara pandang bangsa tentang lingkungan yang bukan hanya kesatuan teritorial semata tapi juga kesatuan ekonomi politik sosial budaya," katanya.

Putut menyebut Ekonomi Indonesia harus dibangun dalam konsep wawasan kebangsaan. Ekonomi kita ekonomi Pancasila, bukan kapitalis bukan juga sosialis.

"Undang-Undang Dasar 45 sudah menjelaskan konteks sumber-sumber ekonomi itu harus diapakan," ujarnya.

Pada FGD tersebut, sebanyak 14 akademisi dari berbagai perguruan tinggi ternama Indonesia bersama beberapa perwakilan PPAD akan hadir.

Pembahasan FGD kali ini, kata Putut, kian intensif dan merupakan kelanjutan dari FGD pertama yang juga dihadiri akademisi dari 14 perguruan tinggi di Indonesia telah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada 21 Desember 2016.

Ide pemerataan kemakmuran pada ide IRI, dikonsepkan dalam bentuk ''perkawinan'' antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia.