TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen BUMN PT Geo Dipa Energi (Persero) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan perkembangan usaha BUMN di bidang panas bumi tersebut.

"Direksi dan Komisaris Geo Dipa diterima oleh Wapres JK dan didampingi oleh Staf Khusus Wapres RI dan Tim Ahli Wapres RI," kata Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini di Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Adapun Staf Khusus Wapres yang mendampingi adalah Muhammad Abduh (Bidang Infrastruktur dan Investasi), Alwi Hamu (Staf Khusus Bidang Umum, dan Sofyan Wanandi (Tim Ahli Wapres RI). Pertemuan dilakukan di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta pada Kamis (16/2/2017)

Pada pertemuan itu, Jusuf Kalla meminta agar manajemen Geo Dipa melakukan percepatan pengembangan energi panas bumi untuk membantu pemerintah dalam penyediaan panas bumi.

"Saya cukup senang mendengar perkembangan yang cukup signifikan. Karena terakhir saya ke Patuha, saya menyimpan harapan akan Geo Dipa sebagai salah satu perusahaan BUMN yang membantu pemerintah dalam penyediaan listrik bersih," kata Wapres.

Jusuf Kalla menginstruksikan agar Geo Dipa untuk segera mengembangkan lapangan panas bumi yang sudah ada sekarang ini, atau pun lapangan-lapangan baru yang akan diberikan nanti.

Wapres JK juga akan membantu serta mendukung program Geo Dipa semaksimal mungkin untuk semua permasalahan yang ada. Apalagi masalah-masalah yang berpotensi menyebabkan kerugian Negara atas rekomendasi Jamdatun dan KPK.

"Saya perintahkan Geo Dipa untuk berjalan sesuai Good Corporate Governance (GCG) dan segera melakukan pengembangan lapangan panas Bumi khususnya Dieng 2,3-Patuha 2,3. Mari kita selesaikan masalahnya, penegakan hukum negara harus lebih bersih lagi saat ini," kata Wapres.

Sementara itu Direktur Utama Geo Dipa Riki Ibrahim menyampaikan perkembangan dan permasalahan usaha Geo Dipa. Setidaknya ada tiga hal penting yang dilaporkan oleh manajemen Geo Dipa.

Pertama, saat ini Geo Dipa mengelola dua lapangan, yaitu Lapangan Panas Bumi Dieng dan Patuha yang akan mencapai kapasitas produksi kurang lebih 100 MW dan 175 di tahun 2021.

Kedua, Geo Dipa siap menerima wilayah kerja pertambangan (WKP) baru demi terciptanya kedaulatan energi untuk rakyat Indonesia karena Geo Dipa memiliki SDM yang memahami keduanya, baik Hulu maupun Hilir pengembangan energi panas bumi.

Geo Dipa juga memiliki Rencana Kerja Jangka Panjang di tahun 2030 yang siap memproduksi listrik sebesar 1100 MW untuk hitungan optimis, sedangkan untuk 700 MW moderatnya.

"Karena itu, kami butuh kepercayaan pemerintah dalam melakukan program percepatan energi terbarukan ini," katanya.

Ketiga, BUMN ini sedang disengketakan oleh PT Bumigas Energi, yang sebenarnya adalah sengketa perdata. Geo Dipa didampingi oleh Jamdatun dan KPK untuk assesment Resiko Hukum terhadap investasi proyek, dalam rangka penyelamatkan Aset Negara dari potensi terjadinya kerugian. Selain itu, BPKP Juga sedang melakukan audit investigasi terhadap Geo Dipa.

"Permasalahan hukum terkait dengan Bumigas inilah yang menyebabkan program percepatan pembangunan dan pengembangan energi panas bumi kami menjadi terhambat," kata Riki Ibrahim.