Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Negara, JICT Seharusnya Dikelola Indonesia

Jika dikelola sendiri, maka Negara melalui BUMN yang mengelola pelabuhan akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar

Wujudkan Kedaulatan Ekonomi Negara, JICT Seharusnya Dikelola Indonesia
KOMPAS IMAGES
Sejumlah truk kontainer melintas melalui gerbang otomatis Jakarta International Container Terminal (JICT) Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT  Jakarta International Container Terminal (JICT) merupakan aset bangsa yang sangat strategis. 

Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia, merupakan  pintu keluar masuk ekspor impor dan gerbang ekonomi nasional dan  semestinya pelabuhan tersebut dikelola oleh Indonesia.

“Seharusnya aset negara ini dikelola mandiri, sebagai wujud kedaulatan ekonomi negara,” jelas Nova Sofyan Hakim, Ketua Serikat Pekerja JICT saat seminar “Penyelamatan Aset Nasional; Global Bond dan Perpanjangan Kontrak JICT Yang Berpotensi Merugikan Negara,” di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Jika dikelola sendiri, maka Negara melalui BUMN yang mengelola pelabuhan akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar. 

Baca: Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal Bantah Sabotase Perusahaan

Untuk itu, masuknya pihak asing dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok melalui kerjasama antara JICT dengan Hutchinson yang kontraknya berakhir pada tahun 2019, tidak terlalu mendesak.

Namun ternyata kontrak tersebut diperpanjang hingga tahun  2039.

"Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN yang notabene belum dipenuhi Pelindo II, tanpa izin konsesi otoritas pelabuhan dan Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan  untuk menandatangani perpanjangan kontrak dengan Hutchinson,"  katanya.

Selain masalah perpanjangan kontrak dengan JICT, Pelindo II juga melakukan pinjaman ke luar negeri ( Global Bond) senilai  1,58 Miliar dollar AS atau setara Rp 21 triliun yang digunakan membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal. 

Baca: Pansus Pelindo II Diminta Libatkan Diri Usut Kasus PTI di JICT

PT Pelindo II  harus membayar bunga global per tahun, sekitar Rp 1,2 Trilyun.  Beban bunga yang sangat besar ini menjadi tanggungjawab Pelindo II.

"Celakanya, pembayaran hutang PT Pelindo II bukan dibayar dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Global Bond, namun diambil dari anak-anak perusahaan Pelindo II, termasuk dari sewa pembayaran kontrak  JICT dan terminal Koja," katanya.

Disebutkan saat  pinjaman dilakukan proyek proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan awal ( Pre-feasibility studi), sementara proyek Terminal Kalibaru pun belum sepenuhnya berjalan.

Tak heran jika Nova mengatakan penerbitan Global Bond  tidak disertai dengan perencanaan yang matang.

Dasar penerbitan Global Bond tidak jelas, sebab proyek-proyek pelabuhan yang direncanakan dengan pinjaman, belum ada yang teralisir.

Baca: Pansus Pelindo II Temukan Uang Sewa JICT Untuk Bayar Utang Global Bond

Sedangkan penggunaan dana pinjaman baru terpakai untuk pelunasan hutang asing US$ 490 juta, modal kerja US$ 200 juta dan proyek Kalibaru US$ 202 juta, masih tersisa senilai US$ 685 juta.

Adanya rencana untuk memutar dana global bond dalam produk produk perbankan, menjadi semakin salah kaprah. Karena tidak sesuai dengan kompetensi usaha Pelindo II.

“Kami khawatir  aset bangsa ini terjual ke pihak asing, karena tidak mampu membayar hutang,” jelas Nova Sofyan Hakim.

Tak hanya Serikat Pekerja yang  prihatin, Pansus Pelindo II juga menyoroti  pinjaman  Pelindo II ini dengan sangat serius. 

Menurut  Ketua Pansus Angket DPR RI soal Pelidno II, Rieka Diah Pitaloka, yang hadir menjadi salah satu pembicara seminar, mengatakan keheranannya dengan proyek-proyek yang masih pra studi kelayakan., namun bisa menarik Global Bond yang begitu besar.

“Seharusnya dalam menyusun Global Bond yang dananya sangat besar dilakukan secara cermat dan hati hati disesuaikan dengan kebutuhan.  Hal ini untuk menghindari kerugian BUMN,” katanya.

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas