Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPR RI menggelar Rapat Paripurna untuk mendengar pandangan fraksi soal asumsi makro dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang diajukan pemerintah tanggal 16 Agustus kemarin.

Dalam rapat paripurna ini hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Salah satu yang mengkirtik soal RAPBN 2018 adalah Fraksi Partai Gerindra.

Mereka menilai, dengan memperhitungkan seluruh tekanan perekonomian global dan potensidomestik, serta prospek perekonomian nasional, pemerintah menargetkan asumsi-asumsi makro ekonomi sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp 13.500 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia 48 dolar AS perbarel, produksi minyak 800 ribu barel per hari dan roduksi gas bumi 1,200 barel setara minyak perhari, APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional melalui pelaksanaan program pemerintah.

Sementara pemerintah memfokuskan RAPBN 2018 pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah dan perluasan kesempatan kerja.

"Memperhatikan apa yang telah disampaikan pemerintah, Fraksi Gerindra sependapat, bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja," kata anggota Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai, APBN ke depan perlu disusun secara realistis, sehingga mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik jangka pendek maupun jangka menengah.

"Namun demikian tanpa mengurangi apresiasi terhadap upaya pemerintah di atas, Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa RUU APBN 2018 masih jauh dari harapan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat sesuai tujuan Pembangunan Nasional," katanya.

Dirinya menjelaskan, RAPBN terkesan tidak kokoh, target penerimaan tidak realistis. Berkaca pada pengalaman tahun tahun sebelumnya, target pendapatan terus direvisi berulang kali namun tidak juga bisa dicapai.

Namun Rahayu menjelaska, Gerindra mengapresiasi kehendak kuat pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018 yang optimistik dengan penetapan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.

"Namun target itu terlampau tinggi karena pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan hanya sebesar 5,1 persen," katanya.