TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjalankan pemerintah tanpa harus memakai utang. Namun syaratnya kata Arif antara belanja dan penerimaan negara harus seimbang.

"Bisa tanpa utang, kalau benar-benar melakukan pelaksanaan berimbang," ujar Arif di Universitas Pertamina, Jakarta, Sabtu (26/8/2017).

Arif mengingatkan postur APBN bisa berubah. Hal ini mengikuti bebagai gejala ekonomi dan politik baik dalam, maupun luar negeri.

"Sehingga pengaruh terhadap penerimaan, itu harus dicari cara untuk menambal anggaran yang ditetapkan," ungkap Arif.

Arif menyebut salah satu alokasi utang selama ini untuk belanja pegawai dan transfer daerah. Jika utang dihapus, pemerintah harus bisa menambah anggaran untuk dua alokasi tersebut.

"Kita ini banyak belanja terikat seperti pegawai, transfer daerah," jelas Arif.

Arif menambahkan hal penting jika tidak ingin punya utang yaitu setiap penganggaran harus memastikan sektor riil bergerak. Karena hal itu bisa menciptakan lapangan tenaga kerja baru.

"Itu tidak tergantung pada utang," kata Arif.