TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya menyampaikan bahwa pelaksanaan program tol laut di Papua tidak berjalan lancar.

Lenis yang mengaku baru saja keliling Papua itu menjelaskan penyebab terhambatnya distribusi barang tersebut adalah pelabuhan yang penuh.

"Tadi baru saja kami rapat, semua pemerintah dari Sorong, Jayapura, Manokwari. Ada hasil keseluruhan yang mau saya sampaikan khususnya kabupaten Jayapura itu pelabuhan terlalu padat sampai hari ini tidak bisa menampung lagi," ujar Lenis di Gedung Kemensetneg, Jalan Veteran III, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Tidak hanya di Jayapura, Lenis mengungkapkan pelabuhan di Nabire dan Manokwari pun tidak mampu atau tidak memenuhi syarat untuk menampung kapal besar yang biasa mengangkut berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat Papua.

"Nabire sementara kapal dalam satu bulan ini bupati tadi laporkan 3.000 sampai 4.000 kapal kontainer masuk, itu pun pelabuhan cuma sedikit. Pelabuhan besar tidak layak. Satu kontainer itu biaya pengirimannya 40, apalagi ongkos kirim mahal," kata Lenis.

Baca: Distribusi Komoditas Penting di Papua Jangan Dikelola Swasta

Baca: Aplikasi ISO 37001 Mencegah Praktik Suap di Indonesia

Akibatnya, kata Lenis, banyak program Pemerintah yang langsung tertuju kepada masyarakat, sepert Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya tidak berjalan mulus.

"Jadi sekarang, khusus Waimena saja itu Bulog Waimena kosong. Saya lihat sendiri dengan mata, terus program PKH yaitu beras atau gula yang harganya di Jawa 11-12 (ribu), di Papua hanya 12 ribu. Tadinya 20 ribu di Jayapura. Di Waimena harga 30-45 ribu. Kita lembaga adat kerja sama dengan Bulog kasih di Papua hanya 12 ribu," kata Lenis.

Lenis berharap agar ada pembangunan pelabuhan baru agar mampu menampung semua barang yang dikirim ke Papua.

"Maka harus membangun pelabuhan di Depapre, itu harus cepat karena tol laut tdak muat karena macet dan juga penampungan sangat bahaya. Kita geser ke Nabire," ucap Lenis.