TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Rencana pembelian pesawat N-219 produksi PT Dirgantara Indonesia (DI) tampaknya akan direalisasikan segera. Gubernur dan Wakil Gubernur Irianto Lambrie - Udin Hianggio akan bertandang ke markas PT DI di Bandung, Kamis (11/1/2018).

"Tanggal 11 Januari, kita merencakan membeli pesawat N-219. Kita provinsi pertama yang akan membelinya," kata Irianto, Minggu (7/1/2018).

Irianto mengatakan, pembelian N-219 merupakan salah satu belanja yang prioritas karena keperluannya untuk melancarkan urusan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara sudah menyematkan dana Rp 40 miliar di APBD tahun 2018 sebagai dana awal pembelian N-219. Pembelian rencananya diangsur selama dua tahun masing-masing Rp 40 miliar di 2018 dan Rp 40 miliar di tahun 2019.

“Apalagi penerbangan kita sekarang makin terbatas. Dan untuk jangka panjangnya bagus,” ujarnya.

Jika pemesanan pesawat jadi direalisasikan tahun ini, maka pesawat baru bisa selesai perakitan di akhir tahun 2019 nanti.

“Kita pesan 1 dulu. Kan bisa leasing (sewa) juga. Yang penting ada modal dan niat dulu,” sebutnya.

Yang perlu dibicarakan lebih dalam adalah profesionalisme pengelolannya nanti. Presiden Joko Widodo dan PT Dirgantara Indonesia sendiri sudah memberi solusinya kepada siapa saja pihak atau daerah yang akan membeli N219. Berhubung karena pesawat buatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ada peluang mendaptkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan juga.

“Makanya waktu peresmian N-219 semua direksi bank diundang,” katanya.

Ada juga peluang kerjasama dengan maskapai yang memiliki izin dan atau yang berpengalaman mengelola bisnis penerbangan. Walau begitu, sepak terjang perusahaan penerbangan juga harus dikaji mendalam.

“Supaya di kemudian hari tidak ada yang dirugikan. Sebab bisnis penerbangan itu peka dengan keadaan. Jangan juga terpancing dengan promosi,” sebutnya.

Sebelumnya Irianto menegaskan pula, pembelian pesawat yang dilakukan ini tidak sampai membebani APBD cukup banyak baik dari sisi operasional, pemeliharaan, maupun gaji pilot. Pemprov juga mempertimbangkan secara matang apakah perlu bekerjasama dengan maskapai profesional atau dioperatori oleh Perusahaan Perseroan Daerah seperti BUMD dan Perusda.

"Kita lihat nanti. Apakah kita menggandeng MAF, kita lihat, mana yang paling memungkinkan. Atau kalau pesawatnya cukup 2 atau 3 unit dibeli secara leasing (sewa), bisa saja BUMD yang mengelola. Itu salah satu opsi," katanya.

Namun yang paling mungkin ditempuh, katanya, bekerjasama dengan maskapai komersil dan difasilitasi oleh PT Dirgantara Indonesia sendiri.

"Itu skema yang paling baik sebenarnya. Karena bank siap membiayai," ujarnya.

Pembelian N-219 tidak ingin diputuskan sendiri.

"Sebagai mitra pemerintahan, kita akan mendiskusikan dengan baik, rencana ini dengan DPRD. Kami juga mengkonsultasikan gagasan ini dengan Mendagri, Bapak Tjahjo Kumolo,"

Ia menjelaskan juga, gagasan pembelian pesawat ini untuk memberikan layanan transportasi murah dan layak bagi masyarakat perbatasan. Di samping itu, penggunaan pesawat berstatus aset pemerintah akan mengurangi beban anggaran daerah yang selama ini digunakan sebagai Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang.

"Yang pasti, jika Kaltara benar-benar membeli pesawat N-219 ini, banyak keunggulan yang diperoleh. Baik dari sisi finansial, teknis maupun operasional," katanya.

Dengan harga sekitar Rp 80 miliar, pesawat buatan PT DI – Lapan ini, terbilang murah dari pesawat sekelasnya. Keunggulan lainnya, pesawat ini memiliki efektivitas lama terbang sekitar 2 jam.

Biaya operasional juga tergolong murah, hanya sekitar Rp 7 juta per jam, di luar biaya pilot dan kru. Jima disatukan biaya operasional pesawat, gaji pilot dan kru, biaya operasional total sekitar Rp 30 juta per jam.

"Dibanding dengan biaya carter pesawat ke wilayah perbatasan Kaltara yang mencapai Rp 60 juta per jam, tentu lebih efisien," sebutnya.

Dan yang lebih penting tambahnya, tanpa mengabaikan sisi bisnisnya, pembelian N-219 semata-mata untuk kepentingan percepatan pembangunan transportasi dan pengentasan masalah sosial masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara.

Kosmas Kajan, Sekretaris Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Utara beberapa waktu lalu menjelaskan, wacana pembelian pesawat N219 produksi dalam negeri itu sangat positif jika memang bertujuan mengatasi keadaan darurat di wilayah pedalaman, pantai, dan perbatasan. Sehingga pada prinsipnya segera ada pembahasan dengan DPRD perihal rencana tersebut.

"Kami pribadi, dan sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra sangat mendukung upaya pro rakyat dan progresif Gubernur. Jadi prinsipnya jangan hanya jadi sebuah rencana bagus saja. Bila itu darurat, segera bahas rencana itu dengan DPRD," kata Kosmas. (Muhammad Arfan)