Laporan Reporter Warta Kota, Rangga Baskoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia Bersatu mendesak Menteri BUMN Rini Soemarmo mengevaluasi kinerja Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Evaluasi ini harus dilakukan guna membenahi kondisi perusahaan yang dinilai tengah terpuruk.

"Kami meminta Presiden dan Menteri BUMN untuk mengevaluasi direksi saat ini, dan melakukan pergantian direksi dengan mengutamakan direksi yang profesional yang berasal dari internal PT Garuda Indonesia," kata Ahmad Irfan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).

Ahmad menyatakan, standar internasional di setiap perusahaan penerbangan, terdapat enam jajaran direksi. Namun, di kala Garuda sedang terpuruk, terjadi penambahan sebanyak sembilan direksi.

Baca: Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan di Indonesia

Baca: Jambret Lihai Ini Diringkus di Penjaringan Setelah Belasan Kali Beraksi

"Standar Airlines Industry yang ada di dunia hanya direktur utama. Sedangkan yang wajib Direktur Teknik, Direktur Operasional, Direktur Komersial, Direktur Keuangan, dan satu lagi Direktur Personalia," tutur Ahmad.

"Lalu tambah Direktur Produksi, padahal ada direktur Operasional dan Direktur Teknik, sehingga ada keputusan yang tumpang tindih. Kemudian Direktur Service dan Kargo. Sementara pendapatan kargo kami tidak terlalu baik," sambungnya.

Sebab, kata Ahmad, penambahan direksi tidak didukung peningkatan kinerja. Hal tersebut sangat disayangkan para serikat kerja. Ahmad mengaku pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan permasalahan tersebut.

"Garuda sudah rugi tambah direksi. Ini yang menurut kami sangat-sangat kurang tepat. Kami sudah sampaikan masalah ini berkali-kali," tegas Ahmad.