Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyadari lemahnya harmonisasi antar kementerian dan lembaga saat melakukan pameran produk Indonesia di luar negeri.

Setiap kementerian dan lembaga lebih memilih memasarkan produk masing-masing, sehingga stand yang digunakan saat pameran lebih kecil dibandingkan dengan stand dari negara lain.

"Kita menyadari antar pemerintah antar kementerian dan lembaga melakukan kegiatan promosi barang sendiri-sendiri," tutur Enggartiasto di penutupan Raker Kemendag di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (2/1/2018).

Bahkan di Kementerian Perdagangan diakui Enggar kurang maksimal dalam memilih lokasi untuk memamerkan produk lokal.

"Kemendag semula dari awal 2016 hingga awal 2017 saya melihat dan menyaksikan kita melakukan tindakan pameran adanya di mall, hanya ambil beberapa lokasi tempat," tutur Enggartiasto.

Untuk meningkatkan penjualan produk Enggartiasto akan mengajak kementerian dan lembaga lain untuk bekerjasama dan juga melibatkan swasta sehingga tidak perlu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pameran tetap berjalan dengan skala lebih besar tanpa APBN hanya melibatkan swasta, akan kita lakukan dengan trade expo Indonesia setelah 31 tahun kita menggunakan APBN 2017 tanpa APBN, 2018 juga tanpa APBN," ungkap Enggar.

Baca: Tak Nyaman karena Pesawat Delay? Saatnya Memilih Maskapai yang Tepat Waktu! Ini Daftarnya

Rencana pameran paling dekat akan dilakukan di Taiwan pada bulan Maret 2018, kemudian di Bangladesh pada Maret-April, Sanghai di bulan November.

"Kami akan mengajukan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman jadwal pameran yang akan kita ikuti," ungkap Enggar.

Rencana yang dilakukan Menteri Perdagangan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar stand pameran didirikan di tempat-tempat yang strategis, dan di negara yang memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor.

‎"Buat yang gede, deket pintu gerbang, pesen dua tahun, tiga tahun sebelumnya (pemeran dimulai). Inilah kekeliruan yang puluhan tahun terulang dan saya gak mau diteruskan seperti ini (buat stand kecil dan tidak di tempat strategis)," papar Jokowi pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/1/2018).