TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Masa jabatan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) akan berakhir Mei mendatang. Kabar yang beredar ada empat nama kandidat gubernur BI sudah diusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajukan nama calon gubernur BI pilihannya ke DPR. Di DPR, nama yang diusulkan akan menjalani uji kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test di Komisi XI DPR.Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun berharap nama yang akan diusulkan nanti benar-benar punya pengalaman bekerja bersama dengan Presiden Jokowi.

"Sehingga mengerti vibrasi getaran hati Bapak Presiden Jokowi mengenai arah kebijakan ekonomi moneter ke depan seperti apa," ujar Misbakhun, Sabtu (10/2/2018).

Legislator Golkar ini menambahkan, kandidat calon gubernur BI juga sudah semestinya loyal kepada Presiden Jokowi selaku kepala negara. Dengan demikian, sambung Misbakhun, kebijakan moneter bank sentral bisa sinkron dengan kebijakan fiskal pemerintah.

"Sehingga bauran kebijakan moneter dan fiskal membuat pertumbuhan ekonomi bisa menopang kesejahteraan rakyat," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, gubernur BI mendatang sebaiknya figur yang bersih dari pengaruh kekuasaan sebelumnya. Dengan demikian gubernur BI yang baru nanti tidak punya rekam jejak dengan kekuasaan masa lalu.

"Jangan sampai punya agenda tersembunyi kebijakan di bidang moneter yang akan menggerogoti kebijakan ekonomi nasional yang digariskan oleh presiden. Bersembunyi di balik alasan independensi BI dalam merumuskan kebijakan moneter,” kata Misbakhun.

Yang juga harus diperhatikan adalah figur gubernur BI tidak boleh satu klik dengan menteri keuangan yang sedang menjabat. Menurut Misbakhun, hal itu demi meminimalkan risiko, menghindari kongkalikong dalam pengambilan kebijakan ekonomi strategis dan penting pada masa-masa krisis.

"Dengan demikian pengalaman seperti kasus bailout Bank Century tidak terulang di masa depan,” ujarnya.

Misbakhun menganggap perlu menyampaikan sejumlah warning itu karena Indonesia memiliki pengalaman tentang kebijakan rasio kredit terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) untuk mengindari bubble economy yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pengalaman selama ini menunjukkan BI sering terlalu lama menurunkan suku bunga acuan atau BI rate.

"Sehingga program single digit rate di sektor perbankan terlambat diterapkan padahal pemerintah telah berkali-kali meminta Bank Indonesia menurunkan BI rate,” katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menambahkan, pengalaman tersebut yang menjadi dasar baginya untuk mendorong Presiden Jokowi bertindak tepat dalam memilih calon gubernur BI.

"Figur gubernur Bank Indonesia haruslah sosok yang punya pengalaman bekerja bersama Presiden Jokowi di bidang ekonomi dan tidak pernah diragukan loyalitas kepada kepala negara," katanya.

"Posisi sebagai kepala negara membuat presiden bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan negara, Misbakhun menegaskan.