Laporan Reporter Kontan, Ghina Ghaliya Quddus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menampik pihaknya tengah menyiapkan skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Ia mengatakan, yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) adalah laporan realisasi APBN semester I. Laporan inilah yang akan disampaikan de DPR RI. “Laporan semester,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (24/5/2018).

Namun terpisah, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi bahkan mengatakan, pembahasan APBN-P sudah pada tingkat kabinet. Meski belum diputuskan mana yang akan diubah. 

Ia mengatakan, hal ini untuk merespon sejumlah asumsi makro ekonomi yang sudah melesat dari target, seperti harga minyak hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.  

Baca: Masjid Agung Al Barkah Pernah Jadi Markas Pejuang Bekasi Melawan Penjajah

"Internal kabinet sudah (dibahas). Cuma belum ambil keputusan mana yang baik. Tidak ada jalan lain selain APBN-P," ujar Sofjan usai pelantikan Gubernur BI di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Ia menjelaskan, saat ini harga minyak dunia sudah mencapai level US$ 80/barel, sementara dalam APBN 2018 ditargetkan sebesar US$ 48/barel.

Baca: Go-Jek Siap Ekspansi ke Vietnam, Thailand, Singapura dan Filipina

Begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini sudah mencapai level Rp 14.000-Rp 14.200, sementara di APBN hanya Rp 13.400. 

"Ya, bagaimana subsidi naik, tapi tidak boleh utang. Perlu diperbaiki. Kan sekarang sedang dipersiapkan Menteri Keuangan ke DPR," katanya. 

Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, pihaknya kini masih memantau pergerakan dari beberapa aspek asumsi makro, seperti nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia.

“Kami monitor terus, dan sampai saat ini belum perlu APBN-P,” kata Kunta.