Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan investasi US$ 20 miliar sudah disampaikan kepada Inalum, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Riza mengklaim, Inalum tak perlu terbebani atas investasi itu, meski nantinya sebagai pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia.

Namun dia enggan menyebutkan sumber pendanaan Freeport Indonesia untuk memenuhi kebutuhan investasi itu.

"Intinya Freeport Indonesia yang akan mencarikan pendanaan terhadap investasi tersebut," tandas Riza.

Sementara Budi Gunadi menyebutkan, Inalum belum bisa memastikan apakah akan mengeluarkan dana untuk investasi US$ 20 miliar.

Satu hal yang pasti, kata Budi, dana cash flow dari tambang bawah tanah Freeport Indonesia sudah cukup untuk menutup investasi itu. "EBITDA Freeport Indonesia US$ 4 miliar. Jadi saya rasa sudah cukup," ungkap dia.

Sejatinya, investasi Freeport Indonesia senilai US$ 20 miliar selama kurun 2021–2041 merupakan pendanaan di luar pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Rencananya, smelter tersebut akan dibangun di wilayah Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi US$ 2,2 miliar.

Budi menjelaskan, nilai proyek smelter baru bisa terungkap apabila joint venture agrement atas pengelolaan tambang Grasberg sudah terlihat. "Kalau tidak salah porsinya 30%–70%," tutur dia.

Tiga tahap pasca HoA

Pemerintah Indonesia kini melalui babak baru atas rencana pengambilalihan 51% saham Freeport Indonesia.

Pada 12 Juli lalu, di Kantor Kementerian Keuangan, Inalum dan Freeport McMoRan telah menekan head of agreement (HoA) dalam rangka transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Dalam konteks business to business (B to B), Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan dokumen HoA antara Inalum dan Freeport McMoRan mengikat secara hukum. Tapi dia menegaskan, masih ada hal yang wajib disepakati di luar itu.

Setidaknya, ada tiga hal yang akan disepakati berikutnya. Pertama, ada sales dan purchase agreement (SPA) dengan Rio Tinto mengenai pembelian 40% participating interest (PI).

Kedua, menindaklanjuti SPA dengan Indocopper Investama terkait 9,36% saham. Ketiga, perubahan skema PI 40% menjadi saham di Freeport Indonesia.

"Itu yang akan dilanjutkan dari HoA kemarin," ungkap Budi. Selain itu, kelanjutan negosiasi yang belum selesai, seperti perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).