Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyatakan koordinasi yang kuat antar pemangku antarkepentingan baik pengelola fiskal, moneter, pelaku industri dan pengusaha diperlukan untuk menstabilkan perekonomian dalam negeri, terutama stabilitas nilai tukar Rupiah.

Seperti diketahui, depresiasi kurs Rupiah sejak awal tahun meningkat menjadi 10,17 persen ke posisi Rp 14.935 per dolar AS.

Depresiasi Rupiah ini merupakan yang terdalam sejak lima tahun terakhir.

Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo kembali menekankan koordinasi yang kuat antara Pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri.

Kepala Negara menyampaikan, pelemahan kurs tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara lainnya yang didominasi dari tekanan eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, perang dagang AS dan China, maupun krisis ekonomi yang terjadi di Turki dan Argentina.

Baca: Kemarin Tembus Rp 15.029 per Dollar, Berikut Nilai Rupiah Hari Ini Berdasar Mesin Pencarian Google

“Paling penting kita harus hat- hati. saya selalu melakukan koordinasi berkaitan sektor moneter, sektor industri pelaku pelaku usaha. koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu dari semuanya,” kata Presiden Jokowi di Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Presidm menambahkan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan defisit transaksi berjalan dengan meningkatkan investasi dan menggenjot ekspor.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan mandatori Biodiesel 20 persen per 1 September untuk mengurangi ketergantungan impor minyak.

“Pertama kita telah proses dan ini telah berjalan mengenai B20 ini akan mengurangi impor minyak. Kemudian kalau CPO kita pakai sendiri suplai ke pasar akan menjadi turun sehingga kita harapkan harga CPO kita naik,” katanya.

Terakhir, kata Presiden, pentingnya pemakaian komponen dalam negeri (TKDN).

“Selalu saya sampaikan baik kepada kementerian swasta dan BUMN agar pemakaian itu diperhatikan agar kita bisa memakai semua komponen dalam negeri ini akan ada penghematan kurang lebih 2-3 miliar dolar AS,” pungkas Jokowi.