Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI memang menetapkan plafon anggaran untuk Pertemuan Tahunan Rp 855,5 miliar, namun yang terpakai hanya Rp 566,9 miliar.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono pada Agustus lalu menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pertemuan Tahunan dibahas intensif oleh pemerintah bersama DPR RI secara multiyears.

Besaran anggaran saat disepakati adalah Rp 45,4 miliar pada 2017 dan Rp 810,1 miliar pada 2018, sehingga total yang dialokasikan Rp 855,5 miliar.

Apakah biaya pelaksanaan Pertemuan Tahunan terhitung besar dan bermewah-mewah? Susi kala itu mengungkapkan dengan perbandingan negara yang menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan terdahulu, yakni Singapura (2006) dan Lima di Peru (2009, 2012, dan 2015) yang rata-rata anggarannya Rp 1,1 sampai 1,5 triliun.

Meski anggarannya tidak sebesar tuan rumah sebelum-sebelumnya, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah dipuji para petinggi di IMF.

Menurut Ketua Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Peter Jacobs, pujian disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde diikuti dengan direktur IMF lainnya.

Peter menyampaikan, Pertemuan Tahunan kali ini di Bali termasuk yang terbesar selama diselenggarakan di luar Amerika Serikat.

Setiap tiga tahun sekali, negara-negara di dunia berkesempatan ikut seleksi menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan karena manfaat yang didapat, khususnya di bidang perekonomian, sangat besar.

Mengenai tidak empati dengan bencana, Susiwijono pada Senin (1/10/2018) menyampaikan bahwa acara ini tidak mengurangi empati dari negara-negara lain, termasuk pemerintah sebagai tuan rumah, terhadap bencana dalam negeri.

Bahkan, ada satu agenda tentang strategi pembiayaan dan asuransi atas risiko bencana yang dibahas khusus di Pertemuan Tahunan atas usul dari Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) terus menangani korban bencana dan mengupayakan langkah perbaikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menjanjikan pemerintah siap memberi anggaran tambahan bagi penanganan bencana.

Kondisi ekonomi Indonesia Terhadap penilaian tim Prabowo bahwa kinerja perekonomian Indonesia semakin memburuk, dapat dilihat pada data perekonomian terkini dari sejumlah indikator.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi terakhir, per kuartal II 2018 sebesar 5,27 persen atau merupakan yang tertinggi sejak tahun 2014.