Tribun Bisnis

Kenaikan Harga BBM

Petikan Wawancara dengan Anggota Komisi VII DPR: 'Isu BBM Jangan Digoreng Jadi Kepentingan Politik'

Jumlah minyak mentah yang diimpor sangat besar, jadi argumentasi untuk menaikkan BBM sangat kuat.

Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Sanusi
Petikan Wawancara dengan Anggota Komisi VII DPR: 'Isu BBM Jangan Digoreng Jadi Kepentingan Politik'
KOMPAS/PRIYOMBODO
Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di salah satu SPBU milik Pertamina. 

BBM jadi isu politik?

Jangan sampai isu BBM digoreng untuk senjata politik untuk menyerang pemerintah, siapapun presidennya tidak bisa sembrono menaikkan BBM tanpa melihat dampaknya terhadap penurun daya beli dan bertambahnya masyarakat miskin.

Tapi untuk jangka panjang, masyarakat kita harus kita edukasi bahwa sekarang ini kondisi migas kita tidak seperti dulu, di mana produksi minyak kita masih tinggi, kita masih anggota OPEC dan banyak ekspor minyak mentah, sekarang, produksinya rendah, sehingga harus diimpor minyak mentah itu dari luar, demikian juga dulu kilang-kilang minyak cukup untuk menghasilkan BBM yang dibutuhkan rakyat, sekarang separuh BBM harus diimpor.

Premium naik berisiko secara ekonomi dan politik?

Berisiko secara ekonomi karena akan menaikkan inflasi, mengurangi daya beli, menambah jumlah orang miskin, ini bisa memperlesu ekonomi.

Tetapi, dengan tetap subdisi, pengeluaran masyarakat tidak bertambah untuk membeli BBM itu, tapi kalau BBM naik pengeluaran masyarakat akan naik hanya untuk keperluan BBM. sehingga menghilangkan kesempatan untuk memberi barang yang lain, itu menyebabkan roda produski akan menurun. pertumbuhan ekonomi bisa menurun, dampaknya macam-macam.

Secara politik?

Sah-sah saja pemerintah tidak menaikkan harga untuk dukungan politik, itu dampak dari kebijakan tidak kenaikkan harga itu hal yang biasa saja. Tapi, dari sisi rasionalitas ekonomi, kebijakan itu sudah tepat. Tapi, saya berikan catatan, suka tidak suka BBM ini pada akhirnya harus dinaikkan. Tidak bisa terus menerus dijual dengan subdisi, pada saatnya subsidi harus dihilangkan.

Tentunya saat daya beli relatif inggi, infrastruktur angkutan umum sudah bagus, sehingga ketika BBM naik, ngapain naik motor, kan angkutan umum bagus tersedia, sehngga rakyat lebih senang naik angkutan umum, ini butuh proses.

Menteri ESDM Jonan sempat akan menyesuaikan premium naik 7 persen, tapi batal, kenaikan ICP 25 persen, menurut anda bisa berdampak signifikan?

Jelas kenaikannya kecil dari sisi angka ya, tapi dari sisi sosial politik, gedenya luar biasa, seperti yang saya katakan, BBM naik 10 persen, barang yang naik bisa tiga kali lipatnya, sekalipun naiknya tidak banyak, dampaknya terhadap kebutuhan pokok rakyat melebihi kenaikan harga BBM itu.

Baca: Baru 30 Menit Diumumkan, Presiden Jokowi Minta Kenaikan Harga BBM Premium Ditunda

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas