Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perluasan penerimaan insentif atau tax holiday ke 18 sektor perekonomian dalam paket kebijakan ekonomi XVI mendapat kritik dari sejumlah pihak.

Kebijakan ini dinilai terlalu menyerahkan perekonomian pada pasar, sampai disebut-sebut pemerintah menganut paham neoliberalisme.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pandangan tersebut tidak tepat.

Ia mengatakan, tax holiday diperluas semata-mata untuk mengejar ketinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain yang sudah lebih dulu menerapkannya.

"Ini bukan liberal atau neolib, kita ikuti persaingan global. Ini (tax holiday) diberikan oleh Thailand, Vietnam dan negara lain. Kita baru berikan hari ini, jadi ketinggalan. Ini untuk mengejar ketinggalan kita," kata Menperin Airlangga dalam acara Kompas100 CEO Forum di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca: Isuzu: Truk Kami Siap Gunakan Bahan Bakar Biodiesel B20

Airlangga melanjutkan, pemerintah sudah memikirkan pendapatan pajak dari sumber lainnya.

"Sumber tax kan bukan hanya dari PPH, tapi ada PPN, pajak karyawan, multiplier efek tenaga kerja, pertumbuhan ekonimi jadi pemerintah lihat dari faktor lain," jelasnya.

Menurutnya, tak ada relevansi antara kebijakan tax holiday dengan paham neoliberalisme atau ekonomi kerakyatan.

"Justru kita pikirkan ini untuk masyarakat, jadi tak tepat lah dikategorikan demikian. Neolib hanya cocok untuk kampanye, kalau kampanye pikirkan yang dicoblos saja," tukasnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subinato menyebut sistem ekonomi Indonesia di pemerintahan Joko Widodo mengarah ke neoliberalisme.

Meski mengaku sempat tertarik mempelajari paham tersebut, Prabowo menilai sistem itu tidak membawa perubahan terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, malah kesenjangan ekonomi akan semakin melebar.