Laporan Wartawan Tribunnews.com, Syahrizal Sidik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mengajak keterlibatan swasta untuk membangun berbagai proyek infrastruktur transportasi di dalam negeri.

Kerja sama dengan pihak swasta diperlukan, sebab alokasi pembiayaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.

Besarnya pembiayaan infrastruktur, membuat pemerintah memikirkan cara agar target pembangunan dapat tercapai, salah satunya melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kementerian Perhubungan mencatat, di tahun ini, ada enam proyek awal (pilot project) infrastruktur transportasi yang ditawarkan ke swasta.

Keenam proyek tersebut adalah proyek Transit Oriented Development (TOD) di Poris Plawad, Tangerang, proving ground di Balai Uji Kendaraan Bekasi, Bandar Udara Komodo di Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara, Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, dan jalur kereta api dari Makassar ke Pare-Pare.

Baca: Bergaya Seperti Jokowi, Menhub Budi Karya Gelar Safety Ridding Di Palembang

Budi Karya Sumadi mengatakan, dari proyek itu, baru jalur kereta api Makassar - Pare-pare yang sudah hampir financial close atau penandatanganan kontrak kerja sama oleh badan usaha. Sedangkan Bandara Labuan Bajo masih dalam tahap menuju finansial closing.

“Yang hampir selesai yang di Makassar- Pare-pare, jadi tinggal menetapkan pemenang saja,” kata Budi Karya saat ditemui di Islamic Center Koja, Jakarta Utara, Ahad (9/12/2018).

Menteri Budi Karya menyebut, di tahun depan, ada 10 bandara dan pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Untuk pengelolaan bandara, kata dia hal itu juga sudah ditetapkan baik oleh PT Angkasa Pura I (Persero) maupun PT Angkasa Pura II (Persero).

“Iya yang banyak kita lakukan adalah kerja sama pengelolaan (KSP), yang sudah diterapkan seperti di Lampung, Bengkulu, Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua itu sudah kita tetapkan AP I atau AP II, jadi 1 Januari 2019 sudah proses,” jelasnya.

Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, memang memberikan prioritas pada percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Tidak hanya di Pulau Jawa, selama empat tahun pemerintahan berjalan, berbagai infrastruktur juga dibangun di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Upaya ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara lain dan untuk membangun konektivitas antardaerah sekaligus mempermudah arus distribusi.

Pembangunan infrastruktur terutama transportasi dianggap sebagai kebijakan vital pemerintah bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana transportasi seperti pelabuhan, stasiun dan bandar udara juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terhubung dengan mudah antarwilayah.