TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Salah satu sumber daya alam Indonesia yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan jalan adalah aspal yang berasal dari Buton (asbuton). Di dunia ini hanya ada dua negara yang menghasilkan aspal alami yakni Trinidad dan Indonesia. Aspal telah dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sejak tahun 1920-an.

Sayangnya, sumber daya alam ini belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Pandjaitan yang juga menjadi ketua tim TKDN (Tingkat Komponen Dalam negeri) dalam kampanye peningkatan penggunaan produksi dalam negeri mendorong pemanfaatan aspal buton untuk mengurangi aspal impor yang nilai impornya telah mencapai hampir 700 juta USD.

“Nilai impornya hampir 700 juta dollar AS. Ini kan banyak. Kalau dikumpul, yang tidak perlu diimpor, bisa diproduksi dalam negeri, kenapa kita tidak dorong penggunaan (aspal buton) ini”, ujarnya, saat ditemui wartawan usai memimpin rapat koordinasi tentang aspal buton di Jakarta, tanggal 02 Mei lalu.

Kemenko Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mendorong peningkatan pemanfaatan asbuton dalam negeri secara terintegrasi, baik dari sisi regulasi, transportasi, hingga sisi keekonomiannya.

Baca: Tes Kepribadian: Pilih Wajah Wanita yang Anda Sukai dan Temukan Rahasia Kepribadian Anda

Baca: 3 Oknum Wartawan Gadungan Peras Perangkat Desa

Baca: Dua Kubu Penyidik Berseteru, MAKI: Tahan Ego Kedepankan Kolektif Kolegial

Tujuannya selain untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi mengurangi ketergantungan impor aspal, penghematan devisa, juga meningkatkan kualitas aspal memperluas peluang asbuton untuk diekspor keluar negeri.

Deputi Bidang Koordinasi Daya Alam dan Jasa, diwakili Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral, Energi dan Nonkonvensional Amalyos memimpin rapat koordinasi dilanjutkan dengan peninjauan lapangan Kesiapan Infrastruktur Pengelolaan dan Distribusi Aspal Buton, Surabaya (14-15 Mei 2019).

“Aspal Buton ini salah satu yang terbaik dan terbesar di dunia. Apalagi sudah ada arahan dari Presiden untuk mengoptimalkan ini (asbuton). Dari sisi regulasi juga akan kita dorong. Kita akan susun road map ke depan agar ada tata kelola yang baik untuk asbuton ini,” ujar Asisten Deputi Bidang Energi dan Non Konvensional Kemenko Kemaritiman Amalyos.

“Tim kita sudah melakukan kunjungan ke Buton minggu lalu untuk memantau kondisi disana, kita sudah temukan beberapa masalah. Misalnya masalah perizinan, masalah logistic, dan lain-lain. Cost logistic aspal buton mencapai 30%, mungkin bisa lebih, kita akan cari cara agar lebih efisien, agar harga asbuton menjadi lebih kompetitif, kalau soal kualitasnya tidak perlu diragukan saya kira”.

Pengangkutan dari Buton menggunakan kapal yang sandar di pelabuhan Tanjung Perak selanjutnya diangkut menuju pabrik-pabrik pengolahan aspal di Jawa Timur.

“Ada beberapa pabrik pengolahan asbuton di Indonesia, paling banyak di Surabaya (Jawa Timur) ini. Hub terbesar dalam distribusi asbuton baik untuk kebutuhan nasional maupun ekspor dari (pelabuhan) Tanjung Perak ini. Hasil rapat mengungkap biaya angkut untuk ekspor ke Korea ternyata lebih murah daripada biaya angkut ke Papua. Kita upayakan akan bisa lebih efisien dengan pemanfaatan tol laut”.

Dalam rapat dalam rangkaian tinjauan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Perak, Asdep Amalyos dan rombongan diterima oleh Syahbandar Dwi Budi dan GM Pelindo Sutopo.

Adapun, menurut data Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), total konsumsi dalam negeri asbuton periode 2007-2018 hanya sebesar 407.840 ton, atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit asbuton.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen PU-PR mengakui bahwa memang ada masalah dalam hal penyerapan asbuton, akan tetapi Kemen PU-PR tetap berkomitmen untuk memanfaatkan asbuton. Diantaranya, Kemen PU-PR menargetkan untuk menyerap sekitar 70 ribu ton asbuton untuk pembangunan infrastruktur jalan dalam negeri. “Ini juga sudah ditargetkan harus terserap 70 ribu ton, 70 ribu ton per tahun.

Ini peningkatan disbanding tahun lalu. Masalah harga juga kurang kompetitif. Kami usul untuk dibuat zonasi jadi bisa lebih murah,” jelasnya.