Demi Kurangi Impor, Kemenko Maritim Urai Masalah Tata Kelola Aspal Buton
Kemenko Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mendorong peningkatan pemanfaatan asbuton
Penulis: Hendra Gunawan
Kualitas asbuton yang sangat baik ternyata telah dimanfaatkan negara lain untuk pembangunan jalan. Korea dan Jepang adalah negara yang mengimpor asbuton. Terkait perlindungan hak paten baik dari inovasi mesin dan pengolahan asbuton, Asdep Amalyos menegaskan akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.
“Untuk memberi kepastian perlindungan hukum agar dapat berkompetisi di pasar internasional. Sudah cukup lama TLA (Trinidad Lake Asphalt) memimpin pasar dunia, kita juga harus mendorong sumber daya alam kita untuk bisa berkompetisi, sejauh ini inovasi yang ada sudah sangat baik.
Bahkan inovasi dengan mencampur aspal dengan karet membuat asbuton ini lebih lentur sudah mulai dimanfaatkan. Kualitasnya akan dijaga melalui sertifikasi mutu, monev, sertifikasi SNI, TKDN, paten internasional juga akan terus kita dorong untuk mengembangkan pasar asbuton ini”.
Asisten Deputi Amalyos juga mendorong para produsen asbuton untuk membuka pabrik di Buton. Selain aspal, Buton juga kaya akan gamping yang dapat diolah menjadi gypsum untuk kebutuhan farmasi, pengolahan dry ice yang dapat dimanfaatkan nelayan menjaga kesegaran ikan tangkapan. PT.Wika bitumen juga mengembangkan asbuton sebagai produk pelapis anti bocor dan produk-produk kebutuhan bangunan lain.
“Lapan juga telah mengembangkan asbuton sebagai salah satu komponen bahan bakar roket” Ujar Peneliti BPPT Abdul Hapid. Bupati La Bakri sangat mendukung. “Bila pabrik dibangun di Buton, tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Buton, kami sangat mendukung”.
“Kita ini kaya dan kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya kita, bijak dalam arti selama itu bisa kita olah dan bisa meningkatkan nilai tambah selain mengangkat kesejahteraan masyarakat, itu yang kita utamakan.
Cadangan asbuton kita banyak dan teknologi tiada masalah, penyerapan dari Pertamina kemudian dimanfaatkan oleh Kemen PU-PR itu sudah diterapkan dan sekarang tinggal pengawasan, beberapa sudah ditindak lanjuti akan tetapi efektifitas pelaksanaan yang kurang begitu sempurna, itulah yang kita kawal sekarang ini,” pungkas Asdep Amalyos.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.