TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di kisaran 12-16 persen turut berdampak pada maskapai penerbangan di Indonesia.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan mengakui, maskapai merasa semakin tertekan ketika dipaksa menurunkan harga tiket pesawat, sementara biaya operasional perusahaan kian meningkat.

"Jadi memang dengan rencana penurunan yang TBA hingga 16 persen itu, tentu saja semakin menekan Garuda," kata Ikhsan saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Untuk itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengusulkan agar penurunan tarif tiket pesawat ini tidak boleh diberatkan ke pihak operator penerbangan saja.

Dia menyarakan agar pengelola bandara, Airnav Indonesia, dan beberapa pihak lainnya memberikan insentif terkait biaya parkir, biaya jasa navigasi dan lainnya.

"Kami lakukan koordinasi dengan pihak bandara, navigasi untuk sama-sama berikan kontribusi supaya ringankan beban operator dan masyarakat," ujar Polana saat menyambangi kantor Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Selain itu, Polana mengharapkan kementerian lain ikut berkontribusi untuk meringankan beban maskapai. Misalnya, terkait pajak pertambahan nilai (PPN) atas tiket pesawat dari Kementerian Keuangan, atau soal harga avtur dari Kementerian ESDM dan BUMN.

Baca: Ferrari langka dan klasik seharga Rp37 miliar dibawa kabur saat test drive

"Itu (PPN dikurangi) saja saya setuju sekali, sudah sampaikan ke Menko Perekonomian (Darmin Nasution)," ucap Polana.

"Jadi sebetulnya ada empat kementerian (yang kebikannya berpengaruh pada bisnis penerbangan): Keuangan, ESDM, BUMN dan Perhubungan. Itu tidak bisa kita kendalikan semua. Kalau ada kontribusi dari kementerian lain akan sangat membantu," imbuhnya.

Terkait insentif untuk biaya pemakaian bandara, navigasi hingga PPN, pihak maskapai mengaku akan lumayan terbantu.

"Ya lebih bagus, kalau insentif lebih bagus bagi Garuda, karena paling tidak bisa membuat kita bernafas sedikit lebih lega," ujar Ikhsan.

Managing Director Lion Air Daniel Putut Kuncoro pun mengatakan hal senada dengan Ikhsan.

"Kontribusi pemerintah mungkin terkait pajak, dan beberapa hal yang bisa kurangi komponen biaya. Saya setuju perlu selamatkan maskapai jangan sampai kita tidak survive," ucap Putut saat berkunjung ke kantor Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Tutup Rute Sepi 

Keputusan pemerintah untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di kisaran 12-16 persen memberi dampak bagi maskapai penerbangan di tanah air.

Garuda Indonesia mengaku perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap struktur biaya perusahaan guna menurunkan harga tiket pesawatnya.

Salah satunya adalah mengurangi frekuensi bahkan menutup rute-rute penerbangan yang dinilai kurang menguntungkan.

"Kita pasti melihat rute-rute yang memang tidak baik, ya sudah kita langsung tutup. Bahwa selama ini kan untuk rute-rute yang kurang bagus, itu kan kita ada semacam subsidi silang," ungkap VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan saat dihubungi, Selasa (14/5/2019) malam.

"Tapi dengan penekanan TBA ini, otomatis kita harus lebih ketat lagi. Yang tidak menguntungkan yasudah kita tutup saja untuk menghindari kerugian semakin dalam," tambahnya.

Ikhsan menjelaskan, dengan penurunan TBA, pihaknya harus memangkas struktur biaya perusahaan.

Namun dia memastikan, perusahaan tidak akan mengubah biaya terkait keselamatan penumpang maupun kesejahteraan karyawan.

"Poinnya kan kita sedang bertahan hidup. Jadi bagaimana kita tetap bisa menyesuaikan dengan penyesuaian pemerintah terkait penurunan TBA tadi," tutur Ikhsan.

"Ya mungkin nanti secara jangka pendek dan panjang kita meningkatkan ancillary revenue (pendapatan non tiket). Atau meningkatkan bisnis lain. Kan kita ada rencana pengembangan kargo. Tapi poinnya dengan penurunan TBA ini akan semakin menekan kita," pungkasnya.

Garuda Tertekan

Pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di kisaran 12-16 persen.

Keputusan ini akan tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan dan ditargetkan terbit Rabu (15/5/2019) hari ini.

Menanggapi kebijakan tersebut, maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengaku berada di kondisi semakin tertekan.

"Jadi memang dengan rencana penurunan yang TBA hingga 16 persen, itu tentu saja semakin menekan Garuda," ujar VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan saat dihubungi, Selasa (14/5/2019) malam.

Ikhsan menjelaskan, selama lebih tiga tahun terakhir, pemerintah tidak pernah menyesuaikan tarif batas atas maupun tarif batas bawah tiket pesawat.

Padahal, biaya yang perlu dikeluarkan maskapai terus membengkak, akibat kenaikan harga avtur hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

"Dengan situasi itu, sebenarnya struktur cost Garuda itu memang harus bermain di sekitar TBA," jelas Ikhsan.

"Nah itupun yield (keuntungan) yang kita dapat sekitar 2 persen. Karena memang maskapai marginnya tipis," imbuhnya.

Dengan penurunan TBA dari regulator, perusahaan maskapai berpelat merah itu mengaku harus memutar otak untuk mengurangi biaya operasional perusahaan.

"Kita memang harus menekan cost untuk bisa bertahan hidup. Cost-cost yang kita tekan itu pasti cost yang di luar berkaitan safety (keselamatan penumpang) atau kesejahteraan karyawan. Yang dua itu tidak boleh diganggu gugat," tegas Ikhsan.

"Otomatis kita mengacu ke cost lain, misalnya pelayanan mungkin akan kita sesuaikan. Layanan kita kan full service, ya mungkin berkaitan dengan layanan full service kita sesuaikan dengan penekanan TBA di 12-16 persen ini," pungkasnya.

Curhat Penumpang

Sejumlah pemudik asal Sumatera Utara dan Aceh yang tinggal di Bandung mengaku stres. Sebab lonjakan harga tiket pesawat jelang Lebaran semakin menggila.

Warga Takengon, Aceh, Safutra Rantona salah satunya. Ia masih tidak percaya tiket H-7 Idul Fitri yang biasa dibelinya pada tahun-tahun sebelumnya, harganya selangit.

“Dulu (tahun lalu) bawa uang Rp 5 juta sudah bisa PP Jakarta-Takengon (Aceh). Kalau sekarang minimal Rp 12 juta. Baru lebaran kali ini saya stres gara-gara tiket pesawat,” ujar Safutra kepada Kompas.com di Bandung, Selasa (14/5/2019.

Pada Idul Fitri 2018, Safutra cukup mengeluarkan Rp 1,2 juta untuk tiket pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta-Kualanamu Medan. Jika dilanjutkan dengan penerbangan Kualanamu-Bandar Udara Takengon Rembele cukup Rp 2 juta.

Namun kini untuk penerbangan di periode yang sama, harga tiket Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta-Kualanamu Rp 2,3 juta. Jika dilanjutkan ke Takengon, bisa habis lebih dari Rp 3 juta.

“Hitungan itu belum untuk makan selama perjalanan dan biaya menginap saat transit di Medan,” imbuhnya.

Menunggu kepastian turunnya harga tiket pesawat dari Kemenhub

Kondisi ini yang membuat Safutra Rantona belum memutuskan untuk mudik melalui jalur darat. Ia pun menaruh harapan pada Kementerian Perhubungan yang katanya akan mengevaluasi harga tiket.

“Saya menunggu keputusan paling baik dari kementerian, katanya dalam minggu ini akan diumumkan,” ucapnya.

Jika mentok, maka ia akan pulang menggunakan bus. Harga tiket bus dari Jakarta menuju Takengon sekitar Rp 900.000. Namun waktu yang harus ditempuh berhari-hari dan melelahkan.

Pemudik lainnya, Irma Suryani mengalami kebingungan serupa. Seharusnya Lebaran tahun ini ia pulang ke Medan, Sumatera Utara. Sebab tahun lalu, ia tidak pulang karena sejumlah pekerjaan.

“Tapi harga tiketnya tinggi sekali, di luar prediksi saya. Kayaknya saya akan kuras tabungan untuk bisa mudik,” imbuhnya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk menyelesaikan persoalan harga tiket ini secepatnya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hilang.

Baca: Pastikan Distribusi Aman, Dirkeu Pertamina Pantau Tulang Punggung BBM di Jateng