TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menganggarkan belanja untuk kartu pra kerja dalam APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun.

Sebelumnya, dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (16/8/2019) Presiden Joko Widodo menyampaikan program kartu pra kerja diperlukan untuk meningkatkan akses ketrampilan bagi anak-anak muda, para pencarikerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.

"Di mana mereka dapat memilih kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat," ujar Jokowi.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, target penerima kartu pra kerja pada tahun 2020 mendatang sebanyak 2 juta peserta yang juga bakal mendapatkan dana insentif dalam jangka waktu terbatas.

Peserta kartu pra-kerja ini nantinya bakal mendapatkan layanan pelatihan vokasi, baik skilling dan re-skilling, juga bakal mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

Adapun Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan kartu pra kerja diberikan untuk memberikan perlindungan pekerja di tengah pasa rkerja yang semakin hari kian fleksibel.
Sehingga nantinya bisa dipastikan mereka memiliki kemampuan yang memadai.

Baca: Jokowi Klaim Angka Kemiskinan Terendah Sepanjang Sejarah RI

Baca: Jokowi Beberkan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Periode Kedua

"Sehingga mereka bisa kompetitif dan memungkinkan untuk kerja terus sampai pensiun," ujar Hanif.

Adapun hingga saat ini, masih belum jelas ke mana anggaran sebesar Rp 10 triliun tersebut bakal dialokasikan.

Pemerintah saat ini masih dalam pembahasan mengenai desain teknis mengenai kartu pra kerja sehingga bisa memberikan output yang sesuai harapan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Siapkan Rp 10 Triliun Untuk 2 Juta Penerima Kartu Pra Kerja di 2020"