Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Novel Bamukmin, mengaku siap mempertemukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersama (FSPPB) dengan Persaudaraan Alumni 212.

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menempati posisi direktur utama di salah satu BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal, dimana ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN,-red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.

Baca: Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN, Rizal Ramli: Ahok Modal Keributan Doang

Dia menjelaskan, BUMN bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kata dia, apabila rakyat sudah menolak wacana Ahok menempati posisi penting di salah satu BUMN, maka pemerintah tidak boleh mengabaikan usulan itu.

"Kalau rakyat sudah menolak, (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikap menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN. Kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," kata dia.

Berstatus sebagai mantan narapidana dan mempunyai perilaku buruk, kata dia, Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.

"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang. Nah ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.