Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menyebut kementeriannya mendapatkan anggaran yang minimalis dari APBN. Sehingga dia menilai kemungkinan terjadi korupsi di kementeriannya lebih kecil terjadi.

"Amanlah. Kan semut akan mengerubungi gula. Tenang saja," ujar Teten Masduki seraya tertawa dalam wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jl H R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019).

"Saya kira anggota parlemen tahu anggaran koperasi ini minimalis betul. Lebih banyak pengadaannya training, bentuk-bentuk pelatihan. Pengadaan fisik kalau anggaran 2019 itu hanya revitalisasi pasar dan itu pemerintah daerah. Praktis tidak ada (kemungkinan korupsi)," imbuhnya.

Ia bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan akan membesarkan anggaran kementeriannya tahun depan lantaran fokus di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun, hal itu ditampik oleh Teten. Pasalnya, mantan kepala staf kepresidenan tersebut menilai anggaran yang besar harus dibarengi dengan kemampuan pengelolaan yang optimal pula.

"Saya bilang, Pak nanti kita lihat kemampuan pengelolaan di birokrasi kami. Kalau minta besar, tapi kalau kemampuan pengelolaan belum bisa optimal itu bahaya. Bisa banyak penyimpangan," jelasnya.

Dia mengaku lebih senang jika UMKM menggunakan sumber pembiayaan di luar APBN seperti dari bank dan non-bank.

Saat ini pihaknya sedang merancang kerjasama teknis pembiayaan non-APBN dengan donor. Dia melihat banyak donor dari Jepang, Kanada, Australia, Eropa yang ingin melakukan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat Indonesia.

Baca: Menkop dan UKM: Korupsi Rawan Terjadi Saat Perencanaan dan Implementasi Anggaran serta Kebijakan

Selain itu, Teten juga akan memaksimalkan semua potensi seperti menggunakan konsep leasing dalam permesinan, mengembangkan studi kelayakan untuk kemungkinan dibangunnya factory sharing dan sebagainya.

"Mungkin dengan pendekatan ini ada peluang kita untuk membereskan kelembagaan-kelembagaan UMKM ini, yang tumbuh tanpa desain. Dengan cluster berdasarkan produksi, cluster berdasarkan wilayah, clustering berdasarkan jenis usaha, supaya lebih mudah nanti penataannya," kata dia.

Termasuk juga, lebih mudah penyaluran pembiayaan yang lebih masit dari sekarang.

"Karena harus diakui sekarang itu, penyerapan KUR masih rendah dalam catatan OJK, dan itu tidak sesuai dengan harapan presiden untuk melahirkan usahawan-usahawan baru," tandasnya.