TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selain lewat pengembangan destinasi wisata baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan cara kedua untuk meningkatkan devisa adalah melalui foreign direct investment (FDI).

Hal ini menjadi tugas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca: Jokowi Sebut Transformasi Ekonomi untuk Selesaikan Defisit Transaksi Berjalan

"Tentu saja tugas besar dari BKPM adalah menarik investasi langsung atau FDI, yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI masuk ke negara mereka masing-masing," kata Presiden sesuai keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2019).

Untuk menarik FDI, pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Presiden Jokowi menjelaskan masalah terbesar di Indonesia terletak pada banyaknya regulasi atau undang-undang yang dimiliki.

"Bukan sesuatu yang gampang kita selesaikan karena menyangkut banyak sekali undang-undang, tidak hanya di pusat tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota. Inilah yang ingin kita kerjakan dalam bulan-bulan ke depan ini," ungkapnya.

Pada Desember 2019 nanti, kata Presiden, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk perpajakan.

Kemudian nanti di awal Januari 2020, pemerintah akan mengajukan omnibus law untuk iklim investasi yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

"Ada kurang lebih 74 Undang-Undang yang semuanya kita kumpulkan, kemudian kita ajukan menjadi satu undang-undang kepada Dewan, dan kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini nanti kecepatan, tindakan-tindakan kita di lapangan, itu akan kelihatan cepat atau tidaknya. Tetapi sekali lagi, ini masih tergantung kepada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat kita," ucapnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan merampingkan birokrasi melalui pengurangan eselon.

Presiden menyebut eselon III dan IV akan dipangkas.

Baca: Jokowi Sebut Perlu Destinasi Wisata Baru untuk Penambahan Devisa

Ia bahkan telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengganti eselon III dan IV tersebut dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Kalau kita ganti dengan artificial intelligence, saya yakin kecepatan kita dalam perbirokrasian kita akan lebih cepat, saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga nanti akan sangat tergantung sekali pada omnibus law yang kita ajukan kepada DPR," tandasnya.