Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu sosok media darling sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu, menggantikan menteri sebelumnya yaitu Rini Soemarno.

Selama dua bulan menjabat, pendiri Mahaka Media itu melakukan sejumlah gebrakan dalam rangka "bersih-bersih" BUMN di tanah air. Kebijakan itu pun mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak.

Tribunnews.com merangkum beberapa kebijakan Erick Thohir sejak menjadi Menteri BUMN:

1. Rombak Total Pejabat Eselon I di BUMN

Di awal masa jabatannya, Erick Thohir langsung merombak pejabat eselon I di Kementerian BUMN era Rini Soemarno, yang terdiri dari enam deputi dan satu sekertaris Kementerian BUMN.

Selain itu, formasi eselon I yang tadinya berjumlah tujuh orang dipangkas menjadi empat orang, terdiri dari tiga deputi dan satu sesmen. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan hal itu dilakukan untuk merampingkan tubuh di Kementerian BUMN setelah masuknya dua wakil menteri, yaitu Kartika Wirjoatmodjo dan Budi Gunadi Sadikin.

“Dengan adanya Wamen, strukturnya dengan yang ada besar kami inginnya ramping. Nanti soal deputi ini, yang pertama akan diubah adalah strukturnya,” ujar Arya, Senin (18/11/2019).

Arya mengatakan pengangkatan empat pejabat eselon I itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, hingga saat ini Kementerian BUMN belum mengumumkan nama-nama pejabat eselon I yang baru.

2. Menggeser Deputi dan Sekretaris BUMN Jadi Komisaris dan Direksi di BUMN

Tak lama setelah dicopot Erick Thohir, ketujuh pejabat eselon I di Kementerian BUMN ditempatkan sebagai komisaris dan direksi di beberapa BUMN.

Arya Sinulingga mengatakan langkah itu dilakukan agar para pejabat yang biasanya berurusan dengan birokrasi bisa memahami permasalahan di korporasi, demikian sebaliknya.

"Banyak yang memang punya pengalaman di bidang bisnis sebelumnya di korporasi. Sudah lama ya sekarang refresh lagi kembali ke korporasi," kata Arya.

Adapun pos-pos baru yang ditempati, yaitu Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II, Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2.

Kemudian Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas.

Sementara Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia.

Baca: Soal BUMN Merugi, Erick Thohir: Masa Mati Segan Hidup Tak Mau?

3. Angkat Ahok jadi Komut Pertamina

Kebijakan Erick Thohir yang juga mendapat sorotan dari banyak pihak adalah mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. 

Penunjukkan Ahok sebagai salah satu pimpinan BUMN strategis ini sempat mendapat penolakan dari beberapa pihak. Di antaranya sebagian pegawai di serikat pekerja Pertamina.

Ketika ditanya mengenai penolakan tersebut, Ahok menjawabnya secara santai. Ahok menanggapi kabar penolakan serikat pekerja dengan santai sambil bergurau. "Ya kan mereka belum kenal saya. Mereka tidak tahu saya lulusan S3 Mako Brimob," kata dia sambil tertawa.

Sementara Erick berharap Ahok bisa membantu Pertamina dalam meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mengurangi impor migas.

Selain Ahok, Erick juga menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama. Dia juga mengangkat mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan Pertamina.

4. Angkat Chandra Hamzah Jadi Komut dan Pahala Jadi Dirut BTN

BUMN lain yang diutak-atik Erick Thohir adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Erick mengangkat mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama dan eks Direktur Keuangan Pertamina Palaha Mansury sebagai Direktur Utama.

Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pemilihan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah ini sebagai Komisaris Utama BTN.

Menurutnya, Chandra Hamzah mempunyai latar belakang hukum yang bisa mengatasi isu dalam BTN saat ini.

"Saya rasa kan masing-masing punya alasan berbeda, kalau Pak Chandra Hamzah memang background-nya hukum," ujarnya.

"Kita tahu sekarang di BTN ada isu-isu kurang baik, ya tentu harus dilihat secara hukum, apalagi ini kan jadi ujung dari pembiayaan perumahan rakyat nasional," lanjut Erick.

Chandra Hamzah dinilai tepat untuk memberi solusi terkait pembiayaan perumahan rakyat nasional, terutama untuk usia muda.

Chandra dan Pahala resmi menjabat posisi tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BTN yang digelar pada 27 November 2019 lalu.

5. Batalkan Superholding BUMN Ala Rini Soemarno

Dalam rapat kerja perdana Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Erick mengatakan Super Holding BUMN akan diubah menjadi Sub-holding. 

Dengan begitu, tak akan ada penyatuan holding seperti yang diwacanakan Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno. Melainkan, BUMN akan tetap dikelompokan sesuai kegiatan unit usahanya.

"Jadi nanti saya rasa urusan Super Holding kita ubah konsepnya jadi Subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," kata Erick.

6. Pangkas Anak Cucu BUMN agar Fokus ke Core Bisnis

Gebrakan lain Erick Thohir adalah rencana membuat aturan terkait pembuatan anak usaha BUMN hingga cucu dan cicit. Erick tak ingin ada anak usaha BUMN yang jelas peruntukannya.

"Saya tak akan menyetop mereka membuka anak perusahaan. Tapi kalau alasannya tidak jelas, baru saya stop. Karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang masih sehat ke depanya tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan yang sehat itu," kata Erick.

Dia mencontohkan BUMN yang memilik anak usaha bejibun, seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang punya 60 anak usaha.

Selain itu, ia meminta BUMN fokus mengembangkan bisnis inti (core business) masing-masing. 

7. Copot Ari Askhara dari Dirut Garuda akibat Kasus Penyelundupan Harley 

Kebijakan lain dari Erick Thohir yang menghebohkan publik adalah mencopot I Gusti Ngurah Askhara alias Ari Askhara dari posisi Direktur Utama Garuda Indonesia.

Langkah itu menyusul keterlibatan Ari dalam kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton dalam pesawat Airbus A300-900 neo milik perusahaan berpelat merah itu.

Tak hanya Ari, empat direktur yang ikut menumpangi pesawat tersebut juga diberhentikan. Mereka adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

Erick mengatakan bakal mengajukan tiga nama calon Direktur Utama PT Garuda Indonesia ( Persero) kepada Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo.

Ketiga nama tersebut nantinya akan melalui proses penilaian sebelum akhirnya ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang bakal dilakukan 22 Januari 2020.

"Nanti awal Januari akan diajukan tiga calon (ke TPA)," ujar Erick ketika ditemui awak media di Jakarta, Minggu (22/12/2019).

8. Angkat Chatib Basri sebagai Komut Mandiri

Erick menunjuk mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Penunjukkan Wakomut baru ini diumumkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri yang digelar Senin (9/11/2019).

"Saya bersyukur Pak Chatib Basri mau masuk dalam jajaran Komisaris Bank Mandiri, Mantan Menteri dengan reputasi yang sangat baik mau berkeringat ikut membenahi BUMN. Semoga menjadi sinyalemen positif bagi Bank Mandiri," kata Erick dalam keterangan resminya.

Dengan masuknya Chatib dalam jajaran pimpinan Bank Mandiri ini, Erick berharap mampu meningkatkan kinerja Bank Mandiri secara nasional serta menjadikannya sebagai pemain financial services yang disegani di Asia Tenggara.

"Pak Menteri meminta fungsi Komisaris saat ini betul-betul dijalankan dengan baik. Saya berharap kinerja Mandiri terus meningkat dan disegani dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi," kata Chatib Basri.

9. Rombak Pengurus Antam

Jajaran direksi dan komisaris BUMN yang juga dirombak Erick Thohir yakni PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada Kamis (19/12/2019).

Dalam RUPSLB memutuskan adanya pergantian meliputi posisi komisaris utama dari Fachrul Razi yang kini menjadi Menteri Agama digantikan Agus Surya.

Selain posisi komisaris utama, tiga direktur Antam juga diganti yaitu Direktur Utama dari Arie Prabowo Ariotedjo menjadi Dana Amin, Direktur Keuangan Dimas Wikan Pramudhito menjadi Anton Herdianto, dan Direktur Pengembangan Usaha Antam Sutrisno S Tatetdagat diganti Risono.

10. Incar mantan Menteri dan Wamen jadi Bos BUMN

Erick Thohir juga berencana mengajak para mantan menteri dan wakil menteri sebagai petinggi di BUMN.

"Kami akan cari lagi, cari yang kuat untuk mengisi posisi komisaris dan direksi (di BUMN)," ucap Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Jumat (13/12/2019).

Beberapa sosok yang santer dikabarkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomifo) Rudiantara di PT PLN (Persero) dan mantan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar di PT PGN (Persero).

Kepastian mengenai kabar tersebut akan diumumkan melalui RUPSLB yang digelar pada Senin (23/12/2019) untuk PLN. Sementera PGN akan menggelar RUPSLB pada 21 Januari 2020 mendatang.