Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kementerian BUMN Ungkap Persamaan dan Perbedaan Kasus Asabri vs Jiwasraya

Jiwasraya menjadi sorotan setelah kasus gagal bayar hingga Rp 13 triliun, sementara Asabri diduga tersandung kasus korupsi senilai Rp 10 triliun

Kementerian BUMN Ungkap Persamaan dan Perbedaan Kasus Asabri vs Jiwasraya
Ria Anatasia
Arya Sinulingga di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/1/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua perusahaan asuransi berplat merah, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Jiwasraya menjadi sorotan setelah kasus gagal bayar hingga Rp 13 triliun, sementara Asabri diduga tersandung kasus korupsi senilai lebih dari Rp 10 triliun.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan masalah keuangan di kedua perusahaan itu adalah keduanya berinvestasi di saham-saham dinilai yang tidak bagus.

Baca: Soal Dugaan Korupsi di Asabri, Ini Respons Kejaksaan Agung

Baca: Kejaksaan Agung Selidiki 55.000 Transaksi Terkait Kasus Jiwasraya

Baca: Soal Dugaan Korupsi Asabri, Prabowo Tidak Habis Pikir Ada yang Tega Mempermainkan Uang Prajurit

"Kemudian soal bermain investasi seperti itu, dari laporan yang kami terima memang ada investasi (Asabri) di saham-saham tidak bagus yang sebabkan memang perlu dibenahi," kata Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Perbedaannya, lanjut Arya, saat ini Asabri masih mampu membayar klaim yang diajukan prajurit TNI, anggota Polri dan ASN Kementerian Pertahanan.

Sementara Jiwasraya tak bisa melakukan tersebut.

"Secara operasional (Asabri) tidak ada masalah, artinya kalau ada klaim dia bisa bayar. Agak beda dengan Jiwasraya. Jadi (Asabri) kalau misalnya ada yang pensiun tetap bisa dibayarkan klaimnya," jelasnya.

Selain itu, penanganan untuk masalah di kedua perseroan berbeda. Untuk Jiwasraya, pemerintah tengah mencari beberapa skema yang salah satunya adalah mencari investor.

Sementara untuk Asabri, kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu perlu berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Kalau Jiwasraya bisa masuk investor, karena kan bisnis jual produk, maka mekanisme Jiwasraya tak bisa seperti Asabri. Dia (Asabri) asuransi sosial tak jual produk. Kita sedang cari solusi untuk mereka (Asabri),” jelas Arya.

“Nanti kita laporkan ke pak Mahfud (Menkopolhukam) pak Menhan (Prabowo Subianto) gimana penanggulangan Asabri,” tambahnya.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas