Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Indonesia dicabut dari daftar negara berkembang oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh AS pada tanggal 10 Februari 2020 kemarin.

Pemberian sinyal kebijakan tersebut akan berpengaruh bagi perlakuan berbeda dan spesial dalam hal perdagangan dengan AS yang dipimpin Presiden Donald Trump.

Menanggapi ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, keputusan AS itu berpengaruh ke fasilitas bea masuk impor atau skema generalized system of preferences (GSP) yang ditetapkan AS.

"Kalau ke AS masalah GSP, GSP kita juga besar, selama. Ini (sekarang) masih surplus dengan mereka (AS), pasti terpengaruh," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kawasan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Sementara, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar 1,01 miliar dollar AS, angka ini tumbuh bila dibanding surplus periode sama tahun lalu, yakni 804 juta dollar AS.

Data tersebut juga menyebutkan, AS menjadi negara terbesar kedua pangsa ekspor non-migas Indonesia sebesar 1,62 miliar dollar AS pada Januari 2020.

Karena itu, Susiwijono mengungkapkan, Indonesia kedepannya akan berpotensi masalah perdagangan dengan AS yang berujung defisit, dari sebelumnya surplus.

"Oh iya jelas (berisiko defisit)" katanya.

Adapun fasilitas GSP tersebut, lanjut Susiwijono, hanya diberikan oleh AS ke negara berkembang dan jika dicabut maka akan kena bea masuk impor.

"Karena begitu kita keluar dari negara berkembang ada konsekuensinya dari masalah fasilitasi perdagangan," pungkasnya.