Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom muda Indef Bhima Yudhistira mengkritik usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang meminta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.

Uang itu, nantinya digunakan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia ditengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Bhima, Banggar DPR RI mengusulkan untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun tanpa kajian secara menyeluruh.

Pasalnya, Banggar DPR tak menjabarkan secara rincian sektor ekonomi mana yang terdampak akibat Covid-19.

Baca: Rencana Robohkan Masjid di Wangon Hanya Gertakan Takmir, Kecewa Warga Disuruh Ibadah di Rumah

Baca: KJRI Pastikan 219 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Telah Kembali ke Tanah Air

Baca: Pemprov DKI: Total 3.022 Orang Dinyatakan Positif Corona Seusai Jalani Rapid Test

"Mana hitung-hitungan dampaknya? Harus ada itu riset akademisnya apalagi nilai cetak uang yang diusulkan Rp 600 triliun tidak kecil," kata Bhima saat dihubungi Tribunnews, Jumat (1/5/2020).

Bhima mengatakan, konsekunsi dampak inflasi akibat mencetak uang hingga Rp 60p triliun tidak perlu diperhitungkan lagi.

Saat ini, lanjut Bhima, Indonesia sudah dihadapi dengan prediksi krisis pangan. Sehingga, jangan ditambah lagi dengan potensi inflasi tinggi.

"Kita sudah menghadapi krisis pangan, ditambah lagi ada upaya penambahan supply uang tapi tidak berdasarkan pada permintaan ini bisa menyebabkan hyper inflasi atau inflasi yang sangat tinggi," ucap Bhima.

"Ujungnya bisa memukul daya beli masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun.

Baca: KJRI Pastikan 219 Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong Telah Kembali ke Tanah Air

Tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak yang ditimbulkan wabah virus Corona atau Covid-19.

Ketua Badan Anggaran MH Said Abdullah mengatakan pemerintah telah mengambil langkah langkah dalam penanganan untuk mengatasi pandemi virus Corona, baik penanganan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maupun akibat dampak ekonominya.

"Namun melihat besarnya kebutuhan pembiayaan yang diperlukan, Badan Anggaran DPR RI memperkirakan skenario penganggaran yang direncanakan pemerintah tampaknya kurang mencukupi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2020).

Menurut politikus, PDIP ini, hal itu didasarkan pada dua hal, yakni ancaman terhadap keringnya likuiditas perbankan sebagai akibat menurunkannya kegiatan ekonomi, sehingga menurunnya kemampuan debitur membayar kredit.

Kedua membesarnya kebutuhan pembiayaan APBN yang tidak mudah ditopang dari pembiayaan utang melalui skema global bond, maupun pinjaman internasional melalui berbagai lembaga keuangan.

Atas dua hal itu Badan Anggaran DPR RI merekomendasikan kepada Bank Indonesia dan pemerintah beberapa hal. Salah satunya cetak uang dengan jumlah Rp 400-600 triliun.