Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Petani Tembakau Temui Anggota DPR, Bahas Rencana Kenaikan Cukai Rokok

Kebijakan kenaikan dan simplifikasi cukai hanya akan berdampak pada turunnya harga tembakau di tanah air yang merugikan masyarakat petani tembakau.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Petani Tembakau Temui Anggota DPR, Bahas Rencana Kenaikan Cukai Rokok
Istimewa
Perwakilan petani tembakau temui anggota Fraksi PKB DPR RI. 

Menurut Suryana, pihaknya menyampaikan kepada DPR RI, apabila pemerintah mengikuti keinginan satu perusahaan rokok besar asing, melakukan simplifikasi penerapan cukai, salah satu konsekuensinya adalah akan banyak bermunculan pengusaha pengusaha rokok ilegal.

Selain itu, pihaknya akan mendesak DPR RI agar mempertemukan dengan Menteri terkait guna membahas penolakan simplifikasi.

Dalam pertemuannya dengan Fraksi PKB DPR RI menurut Suryana, pihaknya juga menyampaikan penolakan atas revisi Keputusan Presiden (Kepres) No. 109. karena Kepres tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan secara konsisten.

"Kami juga meminta kepada DPR RI untuk mendorong pemerintah mengenai pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang minimal 50 persen untuk kesehatan itu dikembalikan 50 persennya untuk 5 bidang kegiatan, karena saat ini (DBHCHT) sebagian besar habis untuk bantuan kesehatan. Dengan adanya pandemic covid19 dana tersebut itu dialihkan untuk penanggulangan covid, kami setuju tapi tentu saja jangan dihabiskan disana karena para petani juga memiliki hak untuk alokasi dana tersebut," papar Suryana.

Hal lainnya yang didsampaikan pengurus APTI kepada Fraksi PKB DPR RI adalah tentang panen tembakau.

Pihaknya meminta DPR RI agar mendorong pemerintah turun tangan untuk menurunkan kuota import tembakau.

Sehingga ke depannya impor hanya untuk menutupi kekurangan produksi tembakau di Indonesia.

Berita Rekomendasi

"Kami juga sampaikan kepada DPR bahwa pemerintah melalui APBN harus ada anggaran diluar DBHCHT. Sedangkan hal lainnya kami menyapaikan untuk dilakukan kordinasi yang jelas antara pusat dan daerah dalam penyaluran dana DBHCHT sehingga ada keseragaman serapan dana DBHCHT jadi tidak ada ketimpangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya," papar Suryana.

Selain dengan Fraksi PKB, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan anggota DPR dari fraksi lainnya seperti Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar.

Menurut Suryana, Fraksi PKB menyambut baik pertemuan tersebut dan berjanji akan mempertemukan masyarakat tembakau Indonesia yang tergabung dalam APTI dengan Komisi IV yang membidangi pertanian.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas