Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ombudsman Surati Presiden Minta Perjelas Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Ombudsman meminta Presiden memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN.

Ombudsman Surati Presiden Minta Perjelas Rangkap Jabatan Komisaris BUMN
TRIBUNNEWS/REYNAS ABDILA
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih di konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (4/8/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengirimkan surat tertulis berupa saran perbaikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait polemik rangkap jabatan dan rangkap penghasilan Komisaris BUMN.

Dalam suratnya, ORI meminta agar Presiden RI segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN.

Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih juga meminta Presiden memerintah Menteri BUMN untuk melakukan perbaikan terhadap Peraturan Menteri BUMN yang sekurang-kurangnya mengatur secara lebih jelas mengenai penetapan kriteria calon komisaris.

"Sumber Bakal Calon, Tata Cara Penilaian dan Penetapan, Mekanisme serta Hak dan Kewajiban Komisaris di BUMN dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN. 

Baca: Adian Napitupulu Bantah Minta Jatah Komisaris BUMN ke Erick Thohir

“Selanjutnya saran Ombudsman adalah agar Presiden melakukan evaluasi cepat dan memberhentikan para Komisaris Rangkap Jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Alamsyah dalam konferensi pers daring pada Selasa (4/8/2020) di Kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.

Baca: Ombudsman Ungkap Ada 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan pada Tahun 2019

Saran perbaikan tersebut merupakan hasil assesmen dan pemantauan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai pengawas BUMN dan BLU yang dilakukan sejak tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2020 ini, Ombudsman RI telah melakukan inisiatif pemeriksaan dengan memanggil Kementerian BUMN, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan BPKP, juga berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan pembahasan bersama KPK.

Dari permintaan keterangan diperoleh temuan sementara bahwa sampai dengan tahun 2019 ada 397 Komisaris pada BUMN dan 167 Komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan.

Alamsyah Saragih menjelaskan, berdasarkan analisis Ombudsman bersama KPK terhadap data 2019, dilakukan profiling terhadap 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal.

Halaman
12
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas