Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020 menjadi pacuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kondisi fiskal Indonesia membaik dan tidak memasuki resesi pada kuartal III.

Staf Khusus Menko Perekonomian DR Reza Yamora Siregar menyebut berbagai stimulus telah dan terus diluncurkan pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat.

Riza mengatakan upaya-upaya yang telah dijalankan diantaranya adalah pembagian bantuan sosial, kartu pra-kerja, subsisi listrik, subsidi gaji, hingga pencairan gaji ke-13 bagi ASN, pegawai non- PNS, prajurit TNI, Polisi, serta penerima pensiun dan tunjangan.

"Pemerintah juga tetap komitmen untuk memberi bantuan kepada pelaku usaha kecil (UMKM) agar produksi terus berjalan. Ini harus disinergikan dengan permintaan pasar yang tetap terjaga. Reza menyebut, produktifitas tidak akan berdampak jika tidak ada permintaan," kata Reza.

Baca: Daya Beli Merosot, Indonesia Alami Inflasi Terendah Sejak Tahun 2000

Reza juga menjelaskan, angka PDB Indonesia selama ini ditunjang oleh konsumsi privat. Sebanyak 55 persen dari total PDB bersumber dari transaksi jual beli kebutuhan rumah tangga, dan selalu mengalami peningkatan rata-rata 5 persen per tahun dan hal ini yang menjaga perekonomian nasional.

Baca: Erick Thohir: Pemerintah Siapkan Stimulus Bantuan Gaji Tambahan Bagi Pekerja

"Dan untuk pertama kali, saat pandemi covid-19 tahun ini, angka ini menurun drastis. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas untuk terus menjaga permintaan dan menjaga kepercayaan pasar," ujarnya.

Menurutnya, meski terjadi peningkatan selama masa PSBB terkait transaksi jual beli daring (ecommerce) namun hal ini terjadi dengan membeli barang-barang impor atau produk dari luar. Dia menilai kondisi ini tidak akan meningkatkan supply and demmand dari dalam negeri.

"Perputaran (ekonomi) harus terjadi untuk kepentingan ekonomi domestik," imbuhnya.

Reza juga menjelaskan menghadapi Covid-19 pemerintah telah menyiapkan skema defisit pemerintah berada diaatas 3 persen hingga tahun 2023.

Ini diatur dalam Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Reza pun menyebut, tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi berakhir. Maka pemerintah harus bersiap untuk kondisi multiyears dengan membuat neraca defisit di fiskal diatas 3 persen dari total PDB

Dalam kesempatan itu Reza juga menegaskan strategi pemulihan ekonomi nasional harus sejalan dengan penanganan covid 19 di Indonesia. Dia menekankan bahwa produksi alat dan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan menggunakan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi standar pelayanan bagi para tenaga medis dan pasien

“Dalam situasi pandemi kita tidak bisa memilah mana kesehatan mana ekonomi, harus berjalan seiring,” ungkapnya.

Terkait penanganan Covid-19, selain penyediaan alat kesehatan, pemerintah terus membuka opsi dengan semua pihak untuk segera menemukan serta memroduksi vaksin. Opsi ini melibatkan institusi lokal dan internasional. Baik dari Eropa, Amerika, maupun Asia. Pemerintah terus membangun komunikasi dan kerjasama dengan semua kelompok yang memungkinkan dalam produksi vaksin

Di dalam negeri, Indonesia melalui Institusi riset biologi molekuler Eijkman sedang berupaya menemukan vaksin yang diberi nama merah putih. Negara telah menggarkan 87 T untuk kesehatan dalam rangka penanganan covid 19

Dengan terbentuknya Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC – PEN), diharapkan terjadi sinergitas dan percepatan dalam mengatasi wabah global di dalam negeri dengan tetap menjaga iklim ekonomi untuk terus bergerak ke tren positif

"Sesuai dengan arahan Presiden, kebijakan ekonomi harus terus berjalan dengan aman dan produktif," pungkasnya.