Rekomendasi LIPI untuk Dongkrak Ekspektasi Konsumsi di Masa Pandemi
Rekomendasi ini dikeluarkan setelah LIPI mengeluarkan hasil survei dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan rumah tangga (RT)
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), lewat Pusat Penelitian Ekonomi memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam upaya mendongkrak ekspektasi konsumsi di masa pandemi Covid-19.
Rekomendasi ini dikeluarkan setelah LIPI mengeluarkan hasil survei dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi dan rumah tangga (RT), Rabu (19/8/2020).
Kepala Pusat Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho mengungkapkan dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi rumah tangga yang memiliki pendapatan tetap dan stabil untuk memiliki keinginan konsumsi (demonstration effect).
Baca: Survei LIPI: Pendapatan Rumah Tangga Kelompok Pekerja Merosot
"Bisa dengan memberikan cicilan 0% untuk belanja, kupon belanja untuk kelas rumah tangga miskin, sarana prasarana di pusat perbelanjaan, maupun kegiatan diskon masal," katanya.
Agus mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan skema keuangan negara yang lebih di masa pandemi.
Dengan kebijakan e-catalog yang mampu menstimulasi ekonomi, serta penyederhanaan administrasi belanja barang dan jasa pemerintah.
Pemerintah juga disarankan untuk mendorong aktivitas masyarakat dengan membuka kantor, pabrik, tempat usaha maupun mall secara bertahap, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Kegiatan yang mengandalkan transportasi dan rekreasi perlu perhatian khusus terutama dalam penerapan protokol kesehatan," katanya.
Baca: LIPI : Penerapan Presidential Threshold Tak Dewasakan Partai Politik
Agus juga menyebutkan agar pemerintah menghindari bias informasi yang mengakibatkan pesimisme masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.
Serta memperkuat solidaritas sosial atau berbagi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
"Kebijakan meningkatkan pendapatan rumah tangga usaha perlu variasi dan fleksibilitas karena dampak setiap skala usah memiliki efek heterogen. Sedangkan kebijakan perbaikan pendapatan rumah tangga pekerja hanya ditujukan pada rumah tangga kelompok pendapatan tertentu saja," kata Agus.
