Di Ambang Resesi, Ekonom: Kondisi UMKM Jauh Berbeda dengan Krisis 2008, Disarankan Tambah BLT
kondisi UMKM akan berbeda jauh dibandingkan dengan dua periode krisis sebelumnya, karena di 2020 bukan hanya sektor keuangan tapi juga sektor riil
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Sanusi
"Itulah yang disampaikan Pak Jokowi bahwa harus ada sense of crisis yang sama," tuntasnya.
PHK Massal
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, perekonomian nasional akan memasuki masa resesi di akhir September 2020 ini.
Bendahara Negara itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III mendatang bakal berada di kisaran -2,9 persen hingga -1,1 persen.
Jika proyeksi tersebut terjadi, maka ekonomi Indonesia masuk dalam definisi resesi secara teknis. Yakni, pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Sebab pada kuartal II yang lalu, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen.
ekonom Indef Bhima Yudhistira, mengatakan resesi ekonomi secara resmi baru akan diumumkan pada 5 november sesuai jadwal dari Badan Pusat Statistik yang mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal ke III.
Baca: Marwan: Resesi Bukan Akhir dari Segalanya, Kita Bangsa yang Punya Optimisme
Baca: Hadapi Resesi, Muhammadiyah Minta Pemerintah Terus Salurkan BLT untuk Rakyat Kecil
Meskipun belum diumumkan, namun Bhima menyampaikan sejumlah indikator bahwa negara sudah masuk resesi. Bhima menjelaskan, dari data terakhir saat ini pertumbuhan kredit per Juli bergerak di 1 persen, angka yang cukup rendah dengan pertumbuhan kredit modal kerja minus 1,7 persen.
Selain itu, indeks kepercayaan konsumen berada di level 89,6 atau dibawah level optimisme 100. Artinya konsumen sedang pesimis melihat prospek ekonomi.
Dari sektor otomotif, penjualan sepeda motor juga turun 42 persen pada periode Januari-Juli 2020.
"Terjadi PHK yang merata di hampir semua sektor. Berdasarkan survei BPS terdapat 35,5 persen perusahaan yang mengurangi karyawan selama masa pandemi," ujar Bhima, Kamis (24/9/2020).
Bhima menyarankan, agar negara melakukan sejumlah hal untuk menanggulangi resesi ekonomi yang sudah di depan mata.
"Pemerintah segera menambah bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengangguran, korban PHK, dan pekerja informal," saran Bhima.
Menurut Bhima, nominal BLT pun harus lebih besar dari sebelumnya, idealnya Rp 1,2 juta per orang per bulan selama 3-6 bulan. Bantuan berupa sembako juga bisa difokuskan ke daerah daerah yang padat penduduk seperti Jabodetabek.
"Langkah pemerintah juga penting untuk menjamin pengendalian wabah berjalan optimal dan cepat. Ini kan akar masalahnya karena aktivitas ekonomi macet saat pandemi. maka solusinya adalah tangani masalah kesehatan dengan lebih serius. semakin cepat pandemi tertangani semakin cepat ekonomi recovery dari resesi dan tidak berlanjut ke depresi," kata Bhima.
