Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan menyatakan, negara-negara Eropa terus melakukan kampanya negatif ke komoditas sawit Indonesia. 

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan, tidak semudah itu kampanya negatif berhasil karena pemerintah punya berbagai jurus. 

"Kampanye negatif sawit yang ada dua (sisi). Pertama kaitannya dengan lingkungan dan kesehatan, terutama di Uni Eropa, sehingga tidak hanya masalah regulasi yang diterbitkan negara (di Eropa)" ujarnya di Jakarta, Kamis (17/12/2020). 

Kemudian, terkait pengembangan energi terbarukan di Eropa, di mana semuanya pada dasarnya menghambat sawit Indonesia karena ada pelarangan karena tidak ramah lingkungan. 

Eddy menjelaskan, ada dua langkah yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait kampanye negatif tersebut. 

Pertama kaitan dengan antarpemerintah yakni sudah melakukan inisiasi diplomasi, melayangkan protes terhadap perlakuan Eropa yang tidak adil. 

Baca juga: Program Mandatori Biodiesel Jalan Terus di 2021 meski Harga Sawit Sedang Tinggi

"Tidak adil karena terhadap minyak sawit saja dibanding minyak nabati lainnya. Tidak imbang, yang diserang minyak sawit, kita diplomasi dan gugatan melalui WTO atau badan perdagangan dunia kalau anggota merasa ada hal dianggap kurang adil," katanya. 

Sementara, kaitannya dengan langkah pemerintah melalui diplomasi ini, BPDPKS mendukung dari sisi ahli hukum, lingkungan, dan kesehatan. 

Pemerintah akan didukung penelitian dari beberapa lembaga yang elah menghasilkan riset terkait lingkungan, misal soal dampak sawit ke lahan gambut. 

"Dibilang mengeringkan gambut, sebabkan gas rumah kaca, ada (buktinya) secara ilmiah, tidak seperti itu.

Baca juga: Serap 17 Juta Pekerja, Pemerintah: Industri Sawit Tahan Pandemi 

Terkait kesehatan ada juga dari penelitian, dari ahli-ahli untuk mendukung pemerintah lakukan diplomasi," tutur Eddy. 

Dia menambahkan, jurus terakhir pemerintah adalah melalui pendekatan humanistik dengan merubah pola pikir masyarakat setempat. 

"Strategi kita ada pendekatan people, bagaimana cara mempengaruhi orang-orang di kawasan yang menentang kita supaya mindset berubah. BPDPKS kerja sama dengan ahli promosi dan sebagainya untuk mengubah mindset orang bahwa tidak begitu semestinya pandangan kamu dengan sawit," pungkasnya.