Padahal keberadaan smelter ini sangat penting untuk menambah pendapatan negara.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga menyayangkan pendapatan negara dari Freeport malah merosot.

Padahal saat ini pemerintah adalah pemegang saham mayoritasnya. 

"Hal lain yang tak kalah menyedihkannya adalah banjir tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan tambang PMA. Ironisnya gaji mereka dibayar lebih mahal dibandingkan tenaga kerja lokal untuk bidang kerja yang sama. Padahal secara ketrampilan, kemampuan TKA itu di bawah kemampuan tenaga kerja lokal," katanya.

Mulyanto juga menyayangkan sikap pemerintah yang masih menjadikan sumber daya energi dan mineral nasional sebagai komoditas perdagangan.

Pemerintah masih sangat bergairah mengekspor komoditas energi ke luar negeri untuk mengejar pendapatan nasional tapi kurang memperhatikan kebutuhan dalam negeri.

Akibatnya industri dalam negeri yang membutuhkan pasokan gas dan lain-lain tidak bisa beroperasi secara optimal.

Padahal kebijakan nasional kita adalah menjadikan sumber daya energi ini sebagai modal pembangunan yang memiliki multiflyer effect, menyerap tenaga kerja domestik dan meningkatkan nilai tambah nasional, bukan sebagai komoditas ekspor.

"Saya juga menyayangkan proses perizinan usaha pertambangan rakyat masih dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah. Hal ini tentu akan menyulitkan rakyat kecil yang ingin berusaha di bidang pengelolaan tambang-tambang rakyat," pungkas Mulyanto.