Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Sri Mulyani Jadi Pimpinan Koalisi Menteri Keuangan Dunia Untuk Atasi Perubahan Iklim

Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021 hingga 2023

Editor: Sanusi
zoom-in Sri Mulyani Jadi Pimpinan Koalisi Menteri Keuangan Dunia Untuk Atasi Perubahan Iklim
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani terpilih sebagai Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021 hingga 2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.

Pemilihan Co-Chair ini dilakukan melalui pemungutan suara atau voting yang diikuti oleh para menteri keuangan dari 52 negara anggota koalisi.

Mereka ikut voting untuk memilih satu di antara 3 menteri keuangan yakni Indonesia, Filipina dan, Uganda pada 10 Februari 2021.

"Sebagaimana diumumkan oleh Sekretariat Koalisi, Indonesia akan menjalankan peran tersebut bersama dengan Finlandia sebagai Co-Chair Koalisi," ujar Sri Mulyani melalui laman kemenkeu.go.id, Kamis (11/2/2021).

Terpilihnya Sri Mulyani menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.

Dia menjelaskan, terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi juga mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.

BERITA REKOMENDASI

“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen.

Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain penandaan APBN untuk perubahan iklim serta pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan.

Selain itu, energi dan sumber daya mineral serta perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian dan lembaga.

"Kemudian, pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai bagian dari strategi pendanaan dan asuransi risiko bencana atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI), dan aktivasi instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk," pungkas Sri Mulyani.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas