Pemerintah meluncurkan paket kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) untuk mendorong industri otomotif.

Selain karena industri ini terdampak cukup dalam, di sisi lain multiply effect dari industri ini cukup besar karena sektor pendukungnya juga cukup banyak.

Diharapkan kebijakan ini menurunkan harga kendaraan bermotor, dan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor.

"Skemanya yakni pemberian insentif fiskal PPnBM Ditanggung Pemerintah
yang ditargetkan berlaku 1 Maret 2021 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2021,” beber Susiwijono.

Pengamat ekonomi Piter Abdullah menilai program ini akan memanfaatkan daya beli di masyarakat yang masih ada.

"Saya mendukung kebijakan ini, dalam rangka mendorong permintaan (demand). Kebijakan ini cukup tepat apabila menyasar kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Kalau kita kembalikan daya belinya, efeknya akan sangat besar bagi pertumbuhan demand kita,” ujarnya.

PPnBM akan diterapkan bertahap dan peraturannya akan direvisi dan dievaluasi setiap tiga bulan.

Selain itu, kebijakan PPnBM juga direncanakan akan berjalan dengan kebijakan fiskal yang lain.

“Menko Perekonomian juga telah bersurat kepada Kemenkeu, OJK dan BI karena melihat skema pembelian kendaraan bermotor di masyarakat sebagian besar melalui kredit."

Nantinya juga beberapa kebijakan yang lain akan mengiringi kebijakan PPnBM ini,” terang Susiwijono.

“Seperti yang disampaikan tadi, memang tujuannya untuk meningkatkan konsumsi, dan pilihan untuk mendorong pembelian otomotif pengaruhnya baik dampaknya dari hulu sampai hilir sangat besar," ungkapnya.

Hal ini dinilainya membantu industri otomotif mampu bertahan sampai menunggu pandemi berakhir.

"Tentu dengan catatan nantinya kebijakan ini bisa diperluas, tidak hanya menyasar kelompok ekonomi menengah ke bawah. Secara keseluruhan saya mengapresiasi kebijakan ini karena dengan adanya konsumsi yang kembali tumbuh akan menggerakkan industri sehingga memunculkan kembali lapangan kerja,” ujar Piter Abdullah.