Ketiga, memperbanyak pengembangan sekolah kejuruan berdasarkan potensi daerahnya; kelautan, pariwisata, pertanian, mesin, kelistrikan, bangunan, dll untuk menampung angkatan kerja yang semakin membesar.

"Bila kita tidak mempersiapkan tenaga kerja terampil maka akan terjadi ledakan pengangguran," imbuhnya.

Keempat; memperbanyak skema padat karya dalam berbagai program pembangunan, terutama program infrastruktur di semua sektor, yang menjadi orientasi pemerintah selama ini.

“Skema padat karya ini akan menampung angkatan kerja kita yang menganggur. Hal serupa berlaku kepada program program pemerintah daerah.," tuturnya.

Sementara, untuk mengejar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai modal sosial mentransformasikan angkatan kerja lebih skillfull maka hingga tahun 2024 pemerintah harus menargetkan ketersediaan dan pelayanan dasar rakyat lebih mudah terjangkau seperti; pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan sosial dan keterjangkauan sembilan harga pangan pokok rakyat.

Bila ini dipersiapkan dengan baik maka sangat mungkin IPM pada tahun 2024 pada level 75,54 dari posisi saat ini di level 71,94.

“Dengan bekal IPM yang baik, daya saing tenaga kerja kita tentu akan lebih baik sebagai modal pelaksana pembangunan,” urainya. 

Vaksinasi

Said menjelaskan upaya mengakhiri pandemic covid19 menjadi pijakan penting bagi langkah pembalikan ekonomi yang saat ini masih terkontraksi, meskipun menuju ke arah yang lebih baik.

Karenanya, program vaksinasi harus lebih ditingkatkan daya jangkaunya.

Untuk itu, pemerintah perlu menambah tenaga vaksinasi sebanyak mungkin termasuk sarpras pendukungnya.

Apalagi, sejak dicanangkan pertengahan Januari 2020 hingga per 1 Maret penerima dosis pertama vaksinasi berjumlah 1.720.523 penduduk penerima dosis pertama vaksinasi.

Padahal targetnya 181,5 juta penduduk.

"Kalau kita mau menuntaskan vaksinasi dalam setahun, maka sebulan harus mampu menjangkau 15.125.000 penduduk," terangnya.

Dengan melihat realisasi yang ada, daya jangkau bulanan dalam menjalankan vaksinasi sangat kurang.

“Kita harus mengejar target maksimal vaksinasi sebagai usaha menjemput momentum pemulihan ekonomi. Sebab keberhasilan vaksinasi dengan dukungan anggaran Rp 104 triliun ini menjadi pertaruhan ekonomi kita kedepan," pungkasnya.