Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto mengaku heran dengan rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton sampai 1,5 juta ton beras pada tahun ini. 

"Kebijakan produksi pangan simpang siur, satu sisi petani dipacu, di sisi lain impor beras," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Kamis (11/3/2021).

"Saat ini pun Menteri Pertanian lagi gencar-gancarnya mengupayakan produksi padi besar-besaran, baik melalui food estate juga yang reguler," sambung Bambang. 

Menurut Bambang, kebijakan impor beras disaat panen raya di berbagai daerah, turut membuat petani mengalami kerugian. 

Baca juga: Rencana Impor Beras Dinilai Hanya Akan Bebani Petani Dalam Negeri

"Kebijakan impor pas petani panen raya tentu memukul batin petani," ucap politikus Demokrat itu. 

Baca juga: Thailand Sepakat Perpanjang Kesepakatan Perdagangan Beras dengan Indonesia

Selain itu, keputusan impor beras saat panen raya, dapat memicu alih fungsi lahan oleh petani dari menanam padi ke komoditas lain. 

"Gejala ini sudah mulai karena dianggap lebih menjanjikan kebun dengan resiko kecil," kata Bambang.

Bambang menyarankan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan impor beras, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

"Perlu dihitung dulu berapa panen kita, kalau memang kurang, wajar beli tapi jangan pas saat panen diumumkan impor, akhirnya harga gabah turun, kasihan petani. Kalau dengan alasan nanti harga naik, bisa MoU dulu dengan negara produsen beras," tutur Bambang. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, yang dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021. 

Hal ini disampaikan oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, pada 4 Maret lalu.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.