TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan beras dalam negeri mengalami surplus besar di masa puncak panen raya 2021.

Hal itu sekaligus membuat pasokan beras menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini dalam kondisi aman.

"Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan cukup, surplus beras di atas kurang lebih 12 juta ton. Begitu juga jagung surplusnya masih 2,4 juta ton," kata Mentan SYL dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono serta Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/3/2021).

Mentan berkata bahwa perhitungan minggu kedua Maret 2021 menunjukkan stok beras yang tersimpan di Bulog, penggilingan, pedagang, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan lainnya total mencapai 6 juta ton.

"Sampai Mei 2021 nanti merupakan siklus panen besar yang memang setiap tahun selalu terjadi sebagai bagian dari penanaman awal musim hujan," tuturnya.

Komoditas pertanian lainnya juga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri di antaranya bawang, cabai, daging ayam ras, telur, gula, dan minyak goreng.

Perlu diimpor

Namun, Mentan menekankan bahwa di samping ketersedian tersebut masih ada komoditas yang masih perlu diimpor dari luar negeri.

"Yang masih kita butuhkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau," ucapnya.

Dia berharap keterpenuhan bahan pokok melalui impor ini dapat mengantisipasi meningkatnya kebutuhan rumah tangga di saat Ramadan dan Idul Fitri.

Gejolak harga

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin menyatakan menolak keras wacana impor beras karena wacana impor ini sudah membuat kegaduhan bagi para petani.

"Ini nggak main-main, dampaknya sangat besar sekali. Begitu ada informasi akan impor beras terjadi gejolak harga di tingkat petani," kata Sudin.

Jika benar produksi beras dalam negeri meningkat dan surplus, semestinya Kementerian Pertanian mencari terobosan agar surplus beras dapat diekspor.

"Langkah ini bisa menyanggah rencana impor karena alasan ketersedian dalam negeri tidak mencukupi," katanya.

Dia mengatakan, ada empat atase pertanian Indonesia di luar negeri yakni di Roma, Brusel, Tokyo, dan Washington DC. Pihaknya meminta mereka bekerja aktif untuk memecahkan masalah rencana impor beras.

"Jangan hanya duduk manis dan malah memfasilitasi impor produk ke negara kita. Jadi Pak Menteri saran saya kalau punya atase tidak punya fungsi suruh pulang saja karena biayanya cukup besar sekali. Saya lihat tidak ada gerakan apapun," tandas Sudin. (Tribunnews/Reynas Abdila/tis)