"Indikasinya produksi kita tidak ada masalah, stok beras juga tidak ada masalah. Stok beras ditingkat penggilingan dan pelaku usaha juga tidak ada masalah sehingga kami melihat ini jangan-jangan ada yang salah dalam memutuskan ini," tutur Yeka dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Yeka mempertanyakan mekanisme rapat kordinasi terbatas (rakortas) untuk menentukan wacana impor beras.

Pasalnya, keputusan impor beras harus didukung sejumlah data yang valid karena komoditas ini memiliki dampak yang luas dari sisi ekonomi, sosial, dan politik.

"Suka atau tidak suka kebijakan impor beras ini mesti dipahami oleh semua orang. Jadi nggak bisa kalau impor beras dipaksakan, publik harus paham supaya tidak menyisakan keributan," tuturnya.

Ombudsman menilai kebijakan impor beras seharusnya tidak dilakukan jika melihat indikator angka ramalan Badan Pusat Statisik (BPS) terkait produk panen beras surplus 14,54 juta ton beras.

BPS mencatat potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. 

Potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektare atau naik sekitar 1,02 juta hectare (26,53 persen) dibandingkan subround Januari- April 2020 sebesar 3,84 juta hektare.

Yeka juga menengarai isu harga beras turun akibat adanya wacana impor beras dan berdampak ke tingkat petani.

"Sebetulnya tanpa impor beras pun harga beras nasional pasti akan turun karena sedang memasuki masa musim panen. Teori supply dan demand di mana supply banyak maka harga di level permintaan pasti turun jadi tidak diakibatkan wacana impor," urainya.