Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati untuk menguatkan konsolidasi anggaran. Karena menurut Presiden kondisi anggaran saat ini terguncang karena adanya pandemi Covid-19. 

"Ini sudah sering saya sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran itu betul-betul harus kita lakukan, apalagi di tengah anggaran kita yang guncang seperti sekarang ini karena pandemi Covid-19, " kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di  Istana Negara Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Konsolidasi anggaran yang dimaksud kata Jokowi yakni dengan merinci penggunaan anggaran, serta  mengevaluasi  penggunaan anggaran tersebut. Tujuannya agar anggaran yang telah digelontorkan tersebut membuahkan hasil.

Baca juga: Tahun Ini Kementerian Keuangan Tutup Defisit APBN Lewat Utang, Nilainya Rp 6.361 Triliun

"Rencana APBD itu harus betul-betul dilihat betul, yang biasanya enggak dibuka secara detil, sekarang buka secara detail, cek secara detail, kemana larinya, outputnya apa nanti, outcomenya nanti,   semuanya harus dikalkulasi,  semuanya harus dihitung," kata Jokowi.

Baca juga: Besar Pasak daripada Tiang, INDEF Sebut Utang BUMN Jauh Lebih Besar dari Labanya

Selain itu, dalam mengelola anggaran, Jokowi meminta para bupati memiliki skala prioritas. Jangan membelanjakan anggaran di semua pos yang ada di Kabupaten. 

"Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja,  semua dinas diberi, nih semua semua, semua, semua (anggaran).  Kita engga punya skala prioritas, engga tahu prioritasnya yang mana," kata Jokowi.

Untuk wilayah Kabupaten, kata Presiden sebetulnya dua program prioritas saja sudah cukup. Misalnya program pembangunan dan penataan pasar,  pembukaan lahan sawah baru, atau pembangunan jalan. Nantinya sebanyak 60 sampai 70 persen anggaran  dikonsentrasikan pada program prioritas tersebut.

"Konsentrasikan anggaran kesana, rakyat akan ingat waduh, ini besar-besaran membuat sawah, wah ini rampung  ada 60 pasar di Kabupaten, semuanya sekarang jadi dibangun, semuanya," kata Jokowi.

Dengan membuat skala prioritas kata Jokowi, maka dari anggaran yang telah dibelanjakan akan tampak hasilnya dalam 5 tahun pemerintahan. Sehingga  rakyat akan ingat apa yang telah dilakukan bupati selama menjabat.