Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

DPR Desak Pemerintah Segera Berikan Insentif Maskapai Penerbangan di Indonesia

Pemerintah diminta segera memberikan insentif kepada seluruh maskapai penerbangan di Indonesia.

DPR Desak Pemerintah Segera Berikan Insentif Maskapai Penerbangan di Indonesia
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
Calon penumpang pesawat memenuhi areal Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Rabu (17/12/2020). WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

 Namun begitu, dia memahami bahwa pemberian insentif tak hanya urusan Kementerian Pehubungan tapi melibatkan juga Kementerian Keuangan.

"Mau tidak Menteri Keuangan dikurangi pendapatannya? Nanti, kami akan rapatkan lagi masalah insentif ini dengan Dirjen Perhubungan Udara," kata dia.

Sejumlah insentif memang dibutuhkan maskapai agar bisa pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun ini. Selain insentif perpajakan, maskapai juga membutuhkan fleksibilitas pembayaran ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penerbangan, seperti Pertamina, operator bandara Angkasa Pura I dan II, dan AirNav. Fleksibilitas pembayaran ke Pertamina terkait dengan biaya avtur, yang memakan 40-45% biaya operasional maskapai.

Keputusan pemerintah melarang mudik saat libur Lebaran nanti pun tentu akan semakin menyulitkan maskapai. Sebab, pada musim-musim liburan itulah sesungguhnya kesempatan bagi maskapai meningkatkan penerimaan. Itu sebabnya, insentif menjadi semakin dibutuhkan maskapai sebagai kompensasi dari pelarangan mudik Lebaran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi V pada Februari 2021, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan jika pemerintah masih belum menemukan skema stimulus yang tepat untuk maskapai swasta.

Namun, sumber di pemerintahan menyebutkan bahwa insentif maskapai saat ini masih dibahas di Kementerian Keuangan.

Menurut pengamat kebijakan transportasi publik Azas Tigor Nainggolan, seluruh maskapai, baik maskapai BUMN maupun swasta, seharusnya bisa menikmati insentif yang sama dari pemerintah. Insentif pengurangan pajak, misalnya, 

“Jangan yang satu dapat, yang lain tidak dapat,” ujarnya.

Dukungan pemerintah lainnya kepada maskapai, kata Tigor, adalah  memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan angkutan udara untuk  berpergian.

Kemudahan itu dimulai dari urusan dokumen kesehatan, tes Covid-19 gratis, hingga jaminan kebersihan lingkungan bandara dan pesawat. Masyarakat atau calon penumpang harus merasa aman dari ancaman virus Covid-19.

"Tes antigen dibuat gratis, angkutan umum menuju ke bandara juga harus dibuat bagus. Itu yang harus dilakukan pemerintah," tegasnya.(*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas