Tribun Bisnis

Utang Pemerintah Sudah Berlebihan, Politisi Gerindra Resepkan 5 Arah Kebijakan Baru

Pandangan ini didasarkan atas tiga indikator yaitu posisi DSR, DGDP dan DER (Debt Export Ratio).

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
Utang Pemerintah Sudah Berlebihan, Politisi Gerindra Resepkan 5 Arah Kebijakan Baru
Public finance
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad menilai saat ini posisi ULN Pemerintah sudah berada pada level over borrowing.

Pandangan ini didasarkan atas tiga indikator yaitu posisi DSR (Debt Service Ratio), merupakan rasio pembayaran bunga dan cicilan utang terhadap penerimaan ekspor yang mencapai 27,86%, sementara posisi aman menurutnya berada di angka 20%.

Kemudian posisi DGDP (Debt to GDP ratio), merupakan rasio antara total ULN terhadap PDB Indonesia yang mencapai 39,7%, posisi ini nyaris menyentuh batas aman di angka 40%.

Selain itu posisi DER (Debt Export Ratio) yang merupakan rasio totang ULN dengan penerimaan ekspor dengan batas aman sebesar 200%, sementara posisi Indonesia berada diangka 215.4% pada kuartal IV-2020.

“Dua indikator menunjukkan bahwa Indonesia mengalami over borrowing (berlebihan), ketika dilihat dari indikator DSR dan DER," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4 Persen Pada Februari 2021

Jika melihat indikator DGDP, kata politisi Partai Gerindra ini nilainya hampir melebihi batas aman sehingga diperlukan manajemen utang dengan hati-hati dan terstruktur.

Untuk itu, dalam mengelola ULN, Kamrussamad menyarankan Pemerintah agar dapat dengan mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan risiko terkait portofolio utang, dan mendukung pengembangan pasar.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Pemerintah Ambil Alih TMII: Jangan Sampai Dijual untuk Bayar Utang

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta ini meminta pemerintah menjalankan pedoman arah kebijakan ULN dengan 5 cara.

Pertama, pengurangan pinjaman valas secara gradual dan terencana, fokus pada pinjaman domestik dengan jatuh tempo jangka menengah dan panjang, penerbitan SPN (Treasury bills dengan jatuh tempo 12 bulan) hanya untuk manajemen kas dan tidak untuk menutup defisit atau refinancing utang yang masih ada.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas