Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Defisit APBN Melonjak 89,7 Persen, Rizal Ramli: Menkeu Sembunyikan Data karena Anggaran Keropos

Rizal Ramli menduga anggaran pemerintah di APBN 2021 saat ini sudah rapuh akibat salah kelola dan karena dampak pandemi Covid-19. 

Defisit APBN Melonjak 89,7 Persen, Rizal Ramli: Menkeu Sembunyikan Data karena Anggaran Keropos
Tribunnews/Herudin
Ekonom senior Rizal Ramli (kiri). Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada cerita menarik di balik konferensi pers "APBN KITA Edisi April 2022" yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak menyampaikan presentasi di bagian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Setelah mendapat pertanyaan dari awak media, barulah di ujung sesi acara Sri Mulyani meminta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membuka data postur APBN yang hasilnya defisit melonjak 89,7 persen. 

Menanggapi fenomena tersebut, ekonom senior Rizal Ramli menilai, Menkeu Sri Mulyani sebagai bendahara negara tidak menjalankan fungsi transparansi karena berusaha menyembunyikan defisit APBN

Rizal Ramli menduga anggaran pemerintah di APBN 2021 saat ini sudah rapuh akibat salah kelola dan karena dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Turun Tajam 35,6 Persen

"Transparansi anggaran semakin payah, baik kewenangan konstitional DPR soal budget telah diamputasi. Menkeu terbalik panik karena anggaran yang kropos, sehingga perlu sembunyi-sembunyi soal data," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (22/4/2021). 

Baca juga: Pembiayaan APBN yang Bersumber dari Utang Sampai Maret Sudah Tembus 63,9 Persen

Di sisi lain, mantan menteri keuangan era Gus Dur itu menambahkan, posisi menkeu di Indonesia biasanya memiliki pandangan dan kebijakan mengarah bukan ke ekonomi konstitusi. 

Baca juga: Utang Pemerintah Sudah Berlebihan, Politisi Gerindra Resepkan 5 Arah Kebijakan Baru

"Sejak Presiden SBY, Megawati, dan Jokowi cari menkeu yang dianggap bisa diterima World Bank atau IMF. Itulah pintu masuk pikiran-pikiran dan kebijakan ekonomi neo-liberal, menyimpang dari ekonomi konstitusi," kata Rizal. 

Dia menambahkan, alasan menkeu untuk memilih berkiblat ke IMF atau World Bank karena dinilai akan mendapat banyak pujian dan penghargaan pihak asing. 

"Banyak menkeu dengan sengaja memilih garis pro IMF atau World Bank karena mereka akan memuji-muji menkeu tersebut kepada Presiden. Motto-nya 'I scratch your back, You scratch my back', saya puji-puji kamu, kamu puji-puji saya," pungkas Rizal Ramli.

Ikuti kami di
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas